Promosikan Produk Unggulan Ekspor, Pemprov Gelar Kalteng Trade Expo 2020

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagperin) menyelenggarakan event Kalteng Trade Expo Tahun 2020 (KTE 2020), dalam rangka untuk mempromosikan potensi daerah dan produk unggulan berorientasi ekspor yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas, terutama kepada dunia usaha, baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Jambore Guru Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pendidikan bersama dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan Jambore Guru Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 bertempat di Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya.

Gubernur Kalteng: Kanwil Kemenkumham Wajib Bantu Pemda Bentuk Peraturan Daerah yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Buka Raker Karhutla PPIKHL Wilayah Kalimantan, Sekda Kalteng Tegaskan Upaya Pencegahan Harus Jadi Prioritas

Trend penurunan kejadian karhutla dan dampaknya selama kurun waktu 2015-2019 tidak menyurutkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan penguatan strategi, terutama dalam tindakan pencegahan dan pemadaman dini karhutla, serta pemberian efek jera bagi para pelaku karhutla, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla tanggal 6 Februari lalu.

Sekda Kalteng: Penyusunan LPPD Perlu Data Lengkap dan Valid

Pasal 69 dan 70 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), paling lambat 3  bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyusunan LPPD itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Serap Aspirasi, Gubernur Sugianto Gelar Dialog Dengan Pendamping Desa Se-Kalteng

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menggelar dialog dengan para Pendamping Desa atau Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dari 13 kabupaten se-Kalteng di Istana Isen Mulang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Palangka Raya, Rabu (26/2/2020) malam. Dialog ini digelar dalam rangka menjaring aspirasi untuk pengembangan desa-desa di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah.