Wagub Edy Pratowo Resmi Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kalteng Tahun 2025
Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2025, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis, 21 November 2025.
Hadir selaku narasumber, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI Adyawarman, Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti, serta Tenaga Ahli Penyusunan RPKD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029 dari UGM, Agung Satriyo Nugroho dan Aries Dwi Wahyu Rahmadana.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan, penanggulangan kemiskinan adalah tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, yang telah menjadi komitmen nasional dan juga global, sebagaimana dideklarasikan di Sidang Umum PBB pada September 2015.
“Adapun Tujuan Pertama dari pembangunan berkelanjutan tersebut adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun," jelas Wagub Kalteng Edy Pratowo.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah periode Maret 2025 berada di angka 5,19% menurun dibanding periode September 2024 yang sebesar 5,26% (149.240 jiwa). Sementara itu Garis Kemiskinan meningkat sebesar 4,83% menjadi Rp 654.066 perkapita perbulan pada tahun 2025.
Dibeberkan pula, data kemiskinan bulan Maret 2025 menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dari di pedesaan. Namun, jika ditinjau dari capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Februari 2025, TPT perkotaan terus turun, sedang di pedesaan mengalami kenaikan.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kita perlu lebih optimal lagi dalam meningkatkan lapangan kerja di pedesaan untuk lebih menyerap tenaga kerjanya, agar dapat mengurangi potensi terjadinya migrasi, termasuk migrasi masyarakat miskin dari pedesaan ke perkotaan," tegas Wagub.
Wagub berharap, rakor ini akan memperkuat komitmen dalam mengatasi kemiskinan. Wagub pun mengingatkan semua pihak terkait, agar melakukan update data makro dan sektoral kemiskinan untuk analisa kondisi terkini, serta segera menyesuaikan kebijakan terhadap kondisi tersebut.
Terlebih lagi, saat ini rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029 tengah disusun. “Untuk itu, kami harapkan masukan agar dokumen itu nantinya dapat menjadi panduan kita dalam proses perencanaan lainnya," pintanya.
Lebih lanjut, agar penanganan kemiskinan berjalan lebih optimal, Wagub menekankan pentingnya sinergi kebijakan terbaru dari pemerintah pusat untuk dikolaborasikan di daerah, dan meminta jajaran provinsi dan kabupaten/kota untuk segera meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke Bappenas.
"Update kebijakan terbaru dari pemerintah pusat untuk kita kolaborasikan di daerah. Sebagai contoh Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, serta Program Koperasi Merah Putih," pungkas Wagub Edy Pratowo.
Pada kegiatan Rakor tersebut juga dilaksanakan Penyerahan Apresiasi Kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu Kabupaten Barito Timur, Murung Raya, dan Kabupaten Seruyan.
(Tulisan: MAYA; Foto: FENDY)
