Pemprov Kalteng Rakor Penanganan Karhutla Bersama Menteri LHK, Kepala BNPB dan Kepala BMKG
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Kamis, 7 Agustus 2025.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mendampingi Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Hanif Faisal Nurofiq untuk memimpin langsung rakor tersebut, yang juga dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa sampai saat ini Kalteng kondisinya tetap kondusif, berkat sinergi semua pihak, baik Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, maupun FORKOPIMDA Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan FORKOPIMDA Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut Gubernur melaporkan secara teknis perkembangan situasi kondisi karhutla di Kalimantan Tengah secara singkat. Kejadian karhutla tanggal 6 Agustus 2025 dilaporkan sebanyak 5 kejadian, 1 lokasi di Kapuas masih tahap pendinginan oleh tim darat, sedangkan 4 lokasi di Palangka Raya sudah dinyatakan padam. Berdasarkan pantauan sebaran asap dari BMKG, Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdeteksi asap.
Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap antara lain telah dibentuk Satgas Pengendali Karhutla sejak 2023, Aktivasi 17 Regu Posko dan 77 Pos Lapangan, mulai tanggal 1 Agustus 2025 dilakukan penambahan Posko sebanyak 7 regu, sehingga melibatkan 747 personel yang disebar di 54 kecamatan risiko tinggi karhutla.
"Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla, yang terhitung sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan 20 Oktober 2025 selama 84 hari kalender," tutur Gubernur.
Gubernur pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat meqlalui BNPB yang telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca, operasi pemadaman lewat udara dengan menyediakan 2 helikopter patroli dan 1 helikopter waterbombing.
Di samping itu Gubernur mengharapkan dukungan operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk operasi pemadaman darat yang dilakukan personel Korem 102/Panju Panjung, Polda, dan Pangkalan TNI AU Iskandar dan juga dukungan tambahan peralatan pemadam kebakaran portable, tempat penampungan air portable dan kendaraan roda 3 (tiga) sebanyak 87 set, untuk didistribusikan pada Kecamatan Risiko Tinggi Karhutla.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melaporkan terkait strategi pencegahan dan pengamanan Karhutla. BMKG bertugas memonitor iklim dan curah hujan, memprediksi tingkat kemudahan lahan untuk terbakar, memonitor asap lintas batas dan potensi pertumbuhan awan hujan guna memastikan operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan atau tidak.
BMKG memprediksi bulan Agustus sebagai puncak musim kemarau di Kalteng sehingga potensi Karhutla bisa meningkat, baik alami maupun akibat tindakan manusia. Untuk itu menurut hematnya, perlu diperkuat pendekatan dari darat, jika modifikasi cuaca tidak bisa maksimal.
Hal senada diutarakan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Ia minta Gubernur untuk mengaktifkan kembali Posko Lapangan 2-3 hari ke depan sebagaimana proyeksi BMKG, tingkat kemudahan terbakar menunjukkan indikator warna merah. "Harapan kami lakukan penguatan, sosialisasi, imbauan di lapangan," tegas Kepala BNPB.
Selanjutnya, ia minta Kepala Danlanud Iskandar, agar bandara Tjilik Riwut berjaga hingga malam sekitar pukul 21.00 WIB untuk menjaga operasi modifikasi cuaca, kepada Kepala BMKG ia minta untuk melakukan mapping kembali wilayah cakupan terkait antisipasi ketersediaan helikopter. "Harapan kita, operasi modifikasi cuaca benar-benar (cara-red) pamungkas dari pengendalian Karhutla," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Hanif Faisal Nurofiq mengatakan penanganan Karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. "Presiden mengingatkan seluruh jajaran TNI, Polri dan Pemerintah Daerah bersatu padu dalam penanganan Karhutla dan mengapresiasi upaya bersama dalam penurunan angka kebakaran hutan dan lahan," pungkasnya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudlan Kalteng Bebas Asap. Penandatanganan dilakukan Gubernur bersama Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Katingan, Bupati Kotawaringin Timur, Bupati Barito Selatan, Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Prov. Kalteng, Kepala BNPB dan Menteri LHK.
(Tulisan: DEWI; Foto: EKA, RIAN)
