Gubernur Kalteng dan Kepala BNPB Dampingi Menteri Lingkungan Hidup Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla
Gubernur Agustiar Sabran bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin Apel Gelar Personil dan Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2025.
Apel itu digelar di Halaman Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Kamis sore, 7 Agustus 2025. Apel ini juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Leonard S. Ampung, serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala OPD terkait. Selain itu, hadir pula Kepala BMKG RI Profesor Dwikorita Karnawati.
Adapun peserta Apel Kesiapsiagaan Karhutla sore ini, berjumlah sekitar 1200 orang, terdiri dari TNI sebanyak 4 Pleton (120 orang), Polri 4 Pleton (120 orang), perwakilan OPD 330 orang, serta personel BPBD 5 Pleton (150 orang), Pertamina 10 orang, Dishut 30 Orang, Dinsos (Tagana) 20 orang, Pramuka 2 Pleton (60 orang, GAPKI 100 orang, APHI 50 orang, UPT/KLH 50 orang, Tim Kesehatan 20 orang, Manggala Agni 1 Pleton (30 orang), DAD Kalteng 1 Pleton (30 orang), dan Satpol PP 3 Pleton (80 orang).
Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa Karhutla merupakan tantangan serius yang berdampak cukup luas. Oleh krna itu, penanganannya harus diluar kebiasaan, terpadu, dan berkesinambungan.
"Puncak musim kemarau terjadi pada Bulan Juli dan Agustus. Beberapa wilayah mengalami kemarau lebih panjang. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini," ucap Menteri Hanif.
Selanjutnya, Menteri Hanif pun menyampaikan sejumlah poin penting terkait penanggulangan Karhutla, yakni agar semua pihak meningkatkan respon cepat, memperkuat koordinasi lintas sektoral, mendorong pencegahan Karhutla berbasis masyarakat, memanfaatkan teknologi dan inovasi, serta menegakkan hukum secara tegas dan konsisten.
"Mari kita jadikan Apel Kesiapsiagaan sore ini sebagai simbol untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman Karhutla," ajak Menteri.
Menteri juga mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mennggulangi Karhutla.
"Jaga semangat kolaborasi dan kesiapsiagaan. Mari jadikan Kalteng contoh penganggulangan Karhutla yang terpadu, cepat, dan berkesinambungan," pungkas Menteri mengakhiri sambutannya.
Dalam sesi wawancara usai kegiatan Apel Kesiapsiagaan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam video conference awal bulan ini.
"Bapak Presiden meminta kita semua, terutama teman-teman yang nanti mengantisipasi penanggulangan di darat, karena kalau bicara gambut ini, penanganannya darat dan operasi modifikasi cuaca," ungkap Menteri.
Menurutnya, Presiden juga mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan tim darat. "Pada kesempatan tersebut, Bapak Presiden juga mengapresiasi kerja kita semua dari Pemerintah Daerah dan Pusat yang sampai hari ini relatif mampu menekan kejadian luas kebakaran hutan dan lahan," imbuh Menteri.
Diinformasikan, pada periode yang sama, tahun 2025 mencatat luas Karhutla kurang dari 9 ribu hektare (Ha). Sedangkan tahun 2024, mencatat luas Karhutla mencapai hampir 360 ribu Ha.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan bahwa seperti dilaporkan Gubernur, Kalteng telah menyiagakan 77 Pos Lapangan. "Kami terus melihat eskalasinya. Kalau meningkat, kami akan bentuk Satuan Khusus. Operasi modifikasi cuaca terus dilakukan," jelas Kepala BNPB.
Menurutnya, disiagakan juga heli patroli sebanyak 2 unit yang akan berada di bawah perintah Gubernur selama operasi penanggulangan Karhutla sampai sekitar akhir September atau setelah musim hujan tiba. Kemudian, untuk mengatasi titik-titik api yang tidak bisa dijangkau petugas darat, disiagakan heli water bombing."Ini tentu dievaluasi terus. Apabila kurang, ditambah," ujarnya.
Sementara itu, terkait kearifan lokal ladang berpindah yang sudah dilakukan masyarakat Dayak sejak zaman dahulu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan, tetapi harus sesuai aturan yang berlaku.
"Tapi ada aturannya harus berjalan, misal 1 Hektare, tapi kanan-kirinya tidak boleh ada gambut, tapi itu juga tetap harus dipantau oleh pihak yang berwenang dari Desa," jelas Gubernur Agustiar Sabran.
(Tulisan: RANI; Foto: FENDY)
