Wagub Ajak Semua Pihak Bersinergi untuk Percepatan Program Cetak Sawah di Kalteng
Indonesia ditargetkan menjadi Lumbung pangan pada tahun 2045 dan akan meningkatkan produksi pertanian untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah salah satu daerah tempat Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk ketahanan pangan.
Untuk mendukung proyek strategis tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) dan jajaran menyiapkan sumber daya yang telah disiapkan untuk mendukung program prioritas nasional, bersinergi dengan stakeholders di daerah, seperti Kejaksaan Tinggi, TNI dan Polri.
"Pada momentum rapat koordinasi ini kita memiliki chemistry yang sama," kata Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Percepatan Program Cetak Sawah di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 25 September 2025.
Wagub mengajak semua pihak untuk bersinergi, dalam mendorong upaya peningkatan produksi padi dengan perluasan areal tanam. Melalui program Cetak Sawah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, diharapkan tersedia lahan sawah baru untuk budidaya padi dan pengembangan kegiatan optimasi lahan pada tahun 2025.
"Yuk kita sama-sama kita selesaikan dengan baik, dengan semangat disiplin, kolaborasi yang baik," ungkap Wagub Kalteng Edy Pratowo.
Pejabat yang pernah menjadi Bupati Pulang Pisau ini menambahkan kondisi di lapangan memang tidak sebagaimana mestinya, namun hendaknya itu tidak menjadi penghalang. "Sekali lagi kita berkomitmen ketika kita ikut di kegiatan itu berarti kita wajib hukumnya untuk menyelesaikan dengan baik," tegasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian di Kementerian Pertanian Hermanto menjelaskan cetak sawah yang ada di Kalimantan Tengah yang terbesar di Indonesia pada tahun 2025. Dan termasuk provinsi prioritas utama target dari Presiden dan Menteri untuk terselesainya kontruksi cetak.
"Sehingga Kalimantan Tengah jadi atensi khusus dari Pak Presiden dan Pak Menteri untuk memastikan kalau program ini bisa selesai dan sukses," harapnya.
Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Tin Latifah menambahkan Kalteng ini memilliki alokasi anggaran paling besar di antara provinsi lain untuk kegiatan cetak sawah. Kementan RI fokus melakukan pengawalan maupun pengawalan secara berkala. Harapannya saat Inspektorat Jenderal turun ke lapangan dapat memberikan informasi yang se benar-benarnya terjadi lapangan.
"Kegiatan cetak sawah ini bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan perundang-undangan, melaporkan perkembangan, rekomendasi perbaikan dan bahkan kita memberikan peringatan dini jangan sampai nanti kalau sudah di ujung baru ketahuan keliru," tuturnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol menegaskan untuk kepatuhan terhadap kontrak dan regulasi. Pihaknya mendampingi dan memberi masukan. "Integritas dan akuntabilitas, ingat uang yang digunakan adalah uang negara yang setiap rupiah harus kita pertanggungjawabkan," tandasnya.
Lebih lanjut, rapat koordinasi tersebut diikuti oleh parab Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta para penyedia lahan Cetak Sawah.
(Tulisan: IRA; Foto: FENDY)
