Wagub Kalteng Ikuti Rakor Virtual Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak secara virtual melalui konferensi video di Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Jumat, 24 Juni 2022.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional.
Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat internal usai pembentukan Satgas Penanganan PMK, agar segera menangani PMK yang telah semakin berkembang, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanganan secara serius, solid, dan terintegrasi.
Dalam paparan yang disampaikannya, Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa sudah ada sebanyak 19 Provinsi yang telah terkonfirmasi penularan PMK. Adapun kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.
"Bagi daerah yang jumlah terkonfirmasinya masih kecil atau belum, harus tetap waspada dan berhati-hati karena kasus ini bisa berkembang terus," tegas Kepala BNPB.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa saat ini belum ada antiviral khusus untuk mengobati PMK, sehingga dari para pakar peternakan, hewan ternak terkena PMK hanya bisa ditingkatkan daya tahan tubuhnya.
"Vaksinasi sebagai salah satu upaya pemberian kekebalan pada hewan ternak, diberikan pada hewan yang belum terinfeksi," ungkapnya seraya menambahkan bahwa selain langkah itu, Satgas juga mendukung pengembangan terapi alternatif pendukung seperti plasma konvalesen.
Berkenaan dengan vaksin, Kepala BNPB menuatakan sudah tersedia 1.800.000 vaksin yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian, dan sudah dijadwalkan pendistribusiannya bagi 19 Provinsi yang terdampak PMK.
Sementara itu, untuk pembentukan Satgas daerah, berkaca pada pengalaman penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa kita sudah mempunyai model. "Mudah-mudahan bisa diterapkan efektif dan efisien pada saat penanganan PMK ini. Silakan daerah menyusun Satgas di daerah masing-masing dengan melibatkan dan mengerahkan unsur-unsur terkait," tekannya.
Selanjutnya, sejumlah arahan disampaikan Letjen TNI Suharyanto kepada para kepala daerah, antara lain untuk memberlakukan lockdown tingkat kecamatan apabila 50% kecamatan dari suatu Provinsi terinfeksi (zona merah), pendataan vaksin dan vaksinator, serta mendata dan memastikan ketersediaan dokter hewan dan otoritas veteriner di setiap daerah, khususnya zona merah.
Di samping itu, harus dilakukan juga pelaporan data kasus secara real time dan berjenjang, lalu lintas ternak Idul Adha, pembentukan posko lintas daerah, aktivasi PPKM Mikro (optimalisasi surveilance, testing dan karantina), edukasi masyarakat, dan antisipasi daerah yang masih bebas PMK, serta monitor ketersediaan daging agar stoknya tercukupi.
"Satgas akan melakukan roadshow ke setiap daerah untuk melakukan pendampingan, bersama-sama membahas langkah bersama penanganan wabah PMK ini," pungkasnya.
Rakor tersebut turut juga dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Kepala BPBD dan badan terkait penanganan wabah PMK di seluruh Indonesia.
Sementara itu, dalam rakor itu, Wagub Edy Pratowo turut didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaemi, Kepala BPBPK Falery Tuwan, Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, Yecolin Araini dan Kabid P2P Dinas Kesehatan Rizal Syahputra.
(Tulisan; DY; Foto: JP)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
