Wagub Kalteng Hadiri Rapat TEPRA Triwulan II Tahun 2023 se-Kalimantan Tengah
Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo meminta Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) agar menggenjot realisasi keuangan dan fisik, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan setiap triwulan pelaksanaan anggaran.
"Menjadi harapan bersama, melalui Rapat TEPRA Triwulan II ini, berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran pada tahun 2023 dapat diidentifikasi, untuk kemudian dirumuskan solusinya bersama," kata Wagub saat membuka kegiatan di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 12 Juli 2023.
Wagub pun mewanti-wanti agar permasalahan-permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada triwulan berikutnya, sehingga realisasi pembangunan akan semakin meningkat, sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Wagub juga berharap semua pekerjaan sesuai dengan tahapan. Apalagi menyangkut perputaran uang. Evaluasi TEPRA menurutnya akan menjadi monitoring pusat. "Saya kira bekerja dalam sebuah tim bekerja yang kompak bukan superman atau superwomen tapi supertim. Kalau dilibatkan akan tercapai dengan baik" harapnya.
Wagub menuturkan perangkat daerah di provinsi atau pun di kabupaten/kota untuk memetakan dan mempolakan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
"Ada program dari pusat semua pembiayaan dari pusat, daerah tinggal menetapkan skala pendukung. Ada juga skala prioritas kabupaten/kota, sangat penting untuk kita petakan kita bisa mengukur dan mencari model yang tepat dan cepat," tuturnya.
Lebih lanjut Wagub mengingatkan terkait inflasi. Dia berharap agar kabupaten/kota untuk memperhatikan terkait laju inflasi. "Membuat inovasi yang sifatnya stimulus," tandasnya.
Sementara itu laporan realisasi keuangan yang disampaikan Staf Ahli Gubernur (SAG) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko yang mewakili Sekda Kalteng menjelaskan beberapa kendala dan permasalahan penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2023 yang telah disampaikan para stakeholders.
"Adanya dana bantuan sosial yang belum dijalankan disebabkan SK yang belum disetujui rencananya pada bulan Juli ini akan disalurkan sekitar 20 miliar dan untuk fisiknya juga baru dijalankan pada bulan Juli ini dan saat ini dalam tahap persiapan," jelasnya.
Selain itu, realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota ada masih belum tercapai sesuai target dikarenakan proses Pengadaan Barang/Jasa sedang dalam proses pelimpahan, perencanaan dan pengumuman RUP. "Terdapat kegiatan pada APBD yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2023 sehingga di SPJ-kan di awal bulan Juli 2023," tambahnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per 30 Juni 2023, realisasi anggaran Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk realisasi APBD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk realisasi keuangan Rp 2,071 Triliun lebih dari total pagu anggaran Rp 6,780 Triliun lebih (termasuk anggaran BTL dari DPRD, PPKD dan KDWKD) atau sebesar 30,55%, sedangkan realisasi fisik 29,15%.
Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 6,590 Triliun lebih dari total pagu anggaran Rp 20,252 Triliun lebih atau sebesar 32,54%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,99%.
(Tulisan: IRA; Foto: FEN)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah