Sekda Kalteng Ikuti Rakornas Penanggulangan Bencana Hari Ketiga
Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2021 hari ketiga melalui konferensi video, di Ruang Rapat Bajakah, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Jumat pagi, 5 Maret 2021.
Rakornas yang dibuka Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (3/3/2021) ini berlangsung 5 (lima) hari, pada 3 – 5 Maret 2021 dan dilanjutkan 8–9 Maret 2021. Di hari ketiga ini mengambil tema Knowledge Sharing “Hidrometeorologi Basah–Banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan Hidrometeorologi kering-kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan”. Selama 5 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami sedikitnya 70.532 kejadian bencana, di mana 97,7% didominasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung, dan tanah longsor.
Dalam sambutannya, Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa upaya pencegahan dan mitigasi bencana guna mengurangi risiko menjadi prioritas dalam penanganan bencana, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang kita lakukan ini adalah upaya bersama, manakala terjadi bencana di berbagai daerah dengan jenis yang berbeda-beda, maka kita harus lebih siap lagi,” tegasnya.
Doni Monardo pun mengatakan bahwa Indonesia masuk 35 negara dengan risiko (bencana) tertinggi di dunia, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh World Bank. Kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2015 mencapai USD 16,1 Milyar. “Sebuah angka yang besar sekali dibandingkan ketika bencana tsunami di Aceh kerugian ekonominya kira-kira USD 7 Milyar,” jelasnya seraya berharap prestasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dapat dipertahankan.
Pada kesempatan tersebut, hadir pula secara daring Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, yang memberikan arahan dan paparan seputar kebijakan strategi terbaik dari kementerian/lembaga dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya karhutla, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa karhutla merupakan hal yang terjadi sejak dahulu dan berulang setiap tahun di beberapa wilayah. “Tahun 2020 luas lahan terbakar turun 82%, yaitu seluas 296.942 Ha, dibandingkan tahun 2019 yang seluas 2,6 Juta Ha. Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang luar biasa di berbagai sektor, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, sosial hingga politik. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat,” ungkap Mahfud.
Selanjutnya, terkait dengan pedoman Inpres No.3 Tahun 2020, Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan kepada semua yang ditunjuk di dalam Inpres tersebut, untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia, meliputi kegiatan Pencegahan terjadinya karhutla, Pemadaman karhutla (misal dengan water bombing), dan Penanganan pasca karhutla.
Inpres tersebut juga memerintahkan untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana karhutla, sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi pemulihan kondisi hutan dan lahan, atau tindakan lain yang diperlukan, serta pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Inpres 3/2020 itu juga menjelaskan hal-hal teknis lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak terkait.
Lebih lanjut, turut hadir mendampingi Sekda Kalteng mengikuti acara ini, diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana-Pemadam Kebakaran (BPBPK) Darliansjah, serta perwakilan Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Kelas I Palangka Raya.
(Tulisan/Foto: DY/WIN/DMR)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
