Sekda Kalteng Buka Kegiatan Penilaian Kinerja Konvergensi Pencegahan Stunting Kabupaten/Kota
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri membuka secara resmi kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S), bertempat di Aula Bappedalitbang Prov. Kalteng, Palangka Raya, pada Rabu, 16 September 2020.
Saat memberikan sambutan, Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mengemukakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah masih termasuk daerah dengan prevalensi (jumlah kasus) stunting di atas rata-rata nasional. "Untuk diketahui dan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua bahwa Provinsi Kalimantan Tengah tingkat prevelansi stunting, masih termasuk 10 (sepuluh) tertinggi di Indonesia berdasarkan data Riskesdas," ungkap Sekda Fahrizal Fitri.
Oleh karena itu, Sekda Kalteng menekankan perlu adanya keterpaduan atau sinergisitas lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, dalam upaya mendorong percepatan pencegahan stunting. "Disinilah diperlukan intervensi, perhatian, dan kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, untuk memberikan asistensi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat, untuk sadar arti pentingnya memenuhi gizi spesifik dan sensitif," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri kemudian mengharapkan, penilaian kinerja KP2S tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan pemacu bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya penurunan dan pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing.
"Penilaian kinerja tahunan ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing yang dapat memberikan motivasi Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan stunting," pungkas Sekda Fahrizal Fitri.
Lebih lanjut, hingga saat ini, telah terdapat 5 (lima) Lokus penilaian kinerja Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Barito Timur (tahun 2018), Kotawaringin Timur (tahun 2019), Kapuas (tahun 2019), Barito Selatan (tahun 2020), dan Gunung Mas (tahun 2020). Sementara itu, untuk lokus prioritas stunting pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian PPN/Bappenas masih belum menetapkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
Acara tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Tim Local Goverment Capacity Buliding for Acceleration of Stunting Reduction Investing in Nutritionand Early Years (LGCB-ASR INEY) Regional IV Kalimantan, Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Rademan dan Ahmad Ryadi.
(Tulisan/Foto: NY/BI)
Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
