Plt. Gubernur Kalteng Terima DIPA dan TKDD 2021 dari Presiden Secara Virtual

Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Rabu, 25 November 2020.

Penyerahan secara virtual DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta. Tampak mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

Saat memberikan arahan, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kecepatan, ketepatan,dan harus tetap menjadi karakter dalam setiap pengambilan kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi yang harus segera pulih kembali.

“APBN tahun 2021 akan fokus kepada empat hal, yaitu pertama, penanganan kesehatan, utamanya fokus pada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, serta penelitian sangat diperlukan," ujar Presiden.

Dijelaskan pula oleh Presiden, fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, mengenai program pemulihan ekonomi, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, pembangunan pondasi yang lebih kuat untuk melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lainnya.

Total alokasi belanja pemerintah pada tahun 2021 sebesar Rp 2.750 triliun tumbuh 0,4% dari tahun 2020. Perinciannya, sebesar Rp 1.032 triliun untuk belanja K/L dan Rp 795,5 triliun anggaran TKDD. "Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ujar Jokowi.

Sejumlah bidang yang mendapatkan jatah besar dalam DIPA 2021, antara lain bidang kesehatan Rp 169,7 triliun, bidang pendidikan Rp 550 triliun, bidang infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, serta pembangunan teknologi informasi Rp 26 triliun.

“Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita, oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakan ekonomi kita di kuartal I tahun 2021,” pungkas Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, total alokasi dana transfer ke daerah atau TKDD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah berjumlah sekitar Rp 16,494 triliun, yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,669 triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 9,545 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 1,653 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 1,96 triliun; Dana Insentif Daerah (DID) Rp 239,995 miliar; dan, Dana Desa (DD) Rp 1,426 triliun.

(Tulisan/Foto: WP/BOY/SS BPMI Setpres)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah