Penduduk Miskin Di Kalteng Terus Mengalami Penurunan

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah era kepemimpinan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya dalam kurun waktu dua tahun terakhir berhasil menurunkan angka kemiskinan. Data statistik menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan) di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 sebanyak 137.884 orang atau 5,37 % dan sampai posisi September 2018 terjadi penurunan menjadi 136.446 orang atau 5,10 % sehingga membuktikan terjadi penurunan 1.438 penduduk miskin di Kalimantan Tengah.

“Keberhasilan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menurunkan angka kemiskinan tersebut menempatkan Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang ditargetkan memberikan kontribusi dalam penurunan kemiskinan secara nasional yaitu termasuk dalam 5 besar tingkat kemiskinan terendah dibandingkan tingkat kemiskinan secara nasional adalah DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Provinsi Bangka Belitung”, ungkap  Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng di hadapan peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng 2019 di Palangka Raya, Selasa (9/7/2019).

Disebutkan, karakteristik kemiskinan di Indonesia pada umumnya terjadi ketimpangan kemiskinan antar wilayah serta terkendalanya akses dan kualitas pelayanan dasar terhadap penduduk miskin.“Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut pemerintah telah mengucurkan berbagai kebijakan dan program secara nasional dan daerah melalui kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasar”, beber Habib Ismail.

Program tersebut meliputi program perlindungan sosial seperti Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda, Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Kalteng Berkah dan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk menekan angka kemiskinan. “Upaya mewujudkan dan mencapai target penurunan angka kemiskinan itu memerlukan komitmen bersama dan kerja keras semua pihak terkait dengan mensinergikan semua program pusat dan daerah serta sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk upaya percepatan penyerapan dana pembangunan”, kata Habib Ismail.

Perekonomian Kalteng 2020 akan menunjukkan capaian yang  membaik dengan semakin tingginya sinergitas  dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk dengan sektor swasta dan masyarakat. “Tentunya sinergitas dan sinkronisasi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui keadaan-keadaan di pedesaan”, katanya dengan optimis.

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diikuti Bupati dan Walikota se-Kalteng itu untuk menyampaikan rumusan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan program yang telah disusun untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan beban dan perbaikan kualitas hidup masyarakat serta mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas masyarakat miskin.

Menurut Habib Ismail Bin Yahya, pembangunan infrastruktur khususnya jalan sampai ke pedesaan yang disertai langkah pasti dengan program pembuatan kolam-kolam dan penyaluran bibit ikan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan

Untuk itu pemerintah Kalimantan Tengah mengharapkan pemerintah pusat dalam menetapkan target-target bantuan atau subsidi yang langsung mengena kepada masyarakat  wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. “Jadi perlu juga adanya pemuktahiran data untuk mengisi atau memperbaharui data terakhir sehingga diharapkan bantuan yang ada tepat sasaran” pungkas Wagub.

Tim Komunikasi Publik Biro PKP Setda Provinsi Kalimantan Tengah