Gubernur Tegaskan Kalteng Butuh Kepastian dan Keadilan Ekonomi

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi calon Ibukota Negara menyusul keputusan pemerintah memindahkan Ibukota Negara keluar Pulau Jawa. Keputusan memindahkan Ibukota Negara keluar Pulau Jawa itu ditindaklanjuti dengan berbagai kajian yang bersifat strategis dan ilmiah dari berbagai sektor di Kalimantan Tengah. “Di mana pun nanti Ibu Kota Baru akan terpilih, Kalimantan akan mendapatkan dampak pertumbuhan secara kewilayahan yang sangat signifikan. Kementerian PPN/Bappenas telah mengukur dampak ekonomi pemindahan Ibukota dan melakukan modelling di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai kandidat Ibukota Negara”, ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata selaku Pembicara Utama pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara : Kalimantan Untuk Indonesia dengan tema "Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable" di Ballroom Hotel Luwansa Palangka Raya, Jumat (19/07/2019).

Rudy S. Prawiradinata menambahkan, jika Ibukota Negara pindah ke Kalimantan maka pergerakan perdagangan dalam provinsi Ibukota Baru dan antar provinsi di Indonesia akan bergerak sangat positif. “Kalau Ibukota pindah ke Kalimantan diprediksikan lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan, menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain dan keterkaitan ekonomi Ibukota Baru dengan provinsi lain juga akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain”, ungkap Rudy S.Prawiradinata.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas itu lebih lanjut menjelaskan kondisi Kalimantan Tengah memiliki memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 401.364,16 hektar dan lokasi potensial sekitar 40.962,62 hektar. Selain ketersediaan lahan juga didukung kuantitas air permukaan yang dapat diperoleh melalui dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yaitu DAS Kahayan dan DAS Katingan, bahkan daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas sedang, namun Kalimantan Tengah memiliki historis kebakaran hutan cukup banyak sehingga perlu menjadi perhatian.

Kalimantan Tengah juga memiliki Pelabuhan Laut Sampit dan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya masing-masing jaraknya sekitar 219 km dan 149 kilometer dari lokasi deliniasi, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan memiliki akses darat, udara dan laut.

Penetapan pemindahan Ibu Kota Negara akan dilakukan tahun ini dan tinggal menunggu keputusan Presiden. "Penetapannya dalam tahun ini, mungkin dalam waktu dekat Presiden akan mengumumkan, tapi kita belum tahu persisnya kapan," ucap Rudy.

Rudy S. Prawiradinata mengatakan Kalimantan Tengah dari sisi kriteria telah memenuhi syarat sebagai salah satu calon Ibu Kota Negara. "Dari sisi kriteria semua memenuhi syarat, tentu semuanya ada kekurangan dan kelebihannya, mungkin seperti yang didiskusikan tadi tentunya kekurangannya akan diminimalisir sedemikian rupa," ujarnya kepada awak media seusai menjadi narasumber dalam Dialog Nasional tersebut.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan beberapa hal seputar tema Dialog Nasional "Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable"  tersebut. Disebutkan,  provinsi Kalimantan Tengah terluas kedua setelah Papua dan memiliki lahan luas dengan penduduknya sedikit serta secara sosiologi masyarakat Dayak terbuka dan penuh persahabatan. Selain itu, cost infrastruktur dan cost sosial Kalimantan Tengah lebih kecil dibandingkan lokasi-lokasi lain. “Mengolah Kalimantan Tengah itu gampang. Mau seperti apa pusat pemerintahan ini, lebih gampang dari lokasi yang lainnya. Lahan gambut, banjir, bisa kita kendalikan”, beber Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran juga menjelaskan keberhasilan di Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola perhutanan sosial dengan tanaman sengon yang bisa dikembangkan dengan baik. Demikian juga di sektor pertanian berhasil mengelola padi organiknya dengan bagus di lahan gambut, bahkan kebakaran lahan gambut tidak akan terjadi jika lahan itu diolah jadi produktif. “Kebakaran lahan tidak akan ada apabila diolah jadi lahan produktif. Yang penting ada kepastian dan keadilan ekonomi yang harus ditegakkan sebelum pemindahan Ibu Kota Negara.” tegas Gubernur Sugianto Sabran.

Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Tengah menjadi salah satu calon lokasi Ibu Kota Negara yang dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya.

Dialog Nasional itu dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sebagai pembicara utama serta unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng, akademisi dan budayawan.

 Tim Komunikasi Publik Biro PKP Setda Provinsi Kalimantan Tengah