Gubernur Kalteng: Pemerintah Tidak Bisa Sendiri Dalam Menangani Masalah Sosial
Palangka Raya – Biro PKP. Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah multi dimensi karena menyangkut permasalahan kebutuhan material, spiritual dan sosial sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan dan sinerjitas di antara para pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pilar-Pilar Sosial dan Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengemukakan hal tersebut dalam sambutannya disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Bimbingan Teknis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa Palangka Raya, Kamis (04/04/2019).
Perwujudan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. “Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha”, tegas Sugianto Sabran.
Potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau Pilar-Pilar Sosial misalnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Tarunan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan ujung tombak penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan dikriminasi.
Potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah kemampuan yang ada dalam masyarakat yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan sosial serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami sadar dalam melaksanakan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tidak bisa berbuat sendiri. Kehadiran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Karang Taruna sangat penting dan strategis karena menghadapi permasalahan di masa mendatang tidak lebih mudah”, jelas Gubernur.
Globalisasi tidak bisa dihindari, namun jangan sampai meninggalkan akar budaya bangsa. “Untuk itu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau Pilar-Pilar Sosial harus mengambil peran yang membawa nilai-nilai kebajikan, spiritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, etos kerja yang produktif, disiplin dan tetap memelihara semangat gotong royong”, terang Gubernur.
Terlebih lagi era milenial yang ditandai dengan revolusi 4.0 diharapkan bangsa lebih maju sehingga dapat membawa dampak yang lebih positif. Untuk itu sangat penting berpegang teguh pada jati diri bangsa agar tidak terbawa arus negatif budaya asing.
Kehadiran Pilar-Pilar Sosial dapat menjadi jembatan kemajuan budaya Indonesia di dalam kehidupan masyarakat. Dalam era keterbukaan menjadi keharusan sikap cekatan membangun jejaring kerja dan bertukar informasi untuk membangun aliasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan dalam menangani masalah sosial. “Kerja sama yang kuat antara pemerintah, Pilar-Pilar Sosial dan masyarakat akan dapat membendung ide-ide negatif yang dapat memecah belah bangsa”, ujar Sugianto Sabran.
Karena itu, Gubernur Sugianto Sabran menyambut baik Bimbingan Teknis PSKS tersebut untuk menguatkan pengelolaan adminstrasi dan manajemen kelembagaan serta organisasi Pilar-Pilar Sosial yang ada di Kalimantan Tengah.
Tingginya kemitraan PSKS atau Pilar-Pilar Sosial dalam mencegah masalah sosial dan melindungi penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka kemitraan dan kerja sama dengan Pilar Sosial dapat diperluas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya berharap komitmen seluruh Pilar Sosial untuk terus berupaya menjaga keutuhan NKRI, mengingat Pilar Sosial menjadi perpanjangan tangan pemerintah sekaligus garda terdepan dalam menangani permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat”, beber Gubernur.
Diharapkan seluruh Pilar Sosial yang ada bisa merespon dengan cepat berbagai permasalahan sosial sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Tim Komunikasi Publik Biro PKP Setda Provinsi Kalimantan Tengah