Gubernur Kalteng Anggap Keberadaan Kelembagaan JIGN Perlu Diperkuat.
PALANGKA RAYA-BIRO PKP. Kebijakan Satu Peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal sangat diperlukan untuk mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas pembangunan nasional.
Penyelenggaraan satu data yang akuntabel dan berintegritas berdasarkan sistem informasi geospasial Indonesia adalah salah satu prinsip umum yang akan dikembangkan oleh pemerintah menuju era integrasi satu data dan keterbukaan pemerintah (open government). "Karena itu, tata kelola data yang baik tidak lepas dari komitmen pembenahan kelembagaan sebagai pintu utama pelaksana dan penanggungjawab berbagi pakai data untuk kebutuhan pembangunan," beber gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri di depan peserta Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional Regional Kalimantan di Palangka Raya, Selasa pagi (3/9/2019).
Sugianto Sabran menegaskan sejalan dengan tatakelola tersebut maka keberadaan kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) perlu dipertahankan dan diperkuat karena memiliki peran strategis sebagai pembina data spasial yakni penanggungjawab basis dan analisis spasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di daerah.
Peran Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) bertambah penting dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada peluncuran geoportal Kebijakan Satu Peta tanggal 11 Desember 2018 di Hotel Bidakara Jakarta yang menekankan agar Pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan isu-isu yang tumpang tindih. "Karena itu diperlukan pembinaan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengoperasionalisasikan fungsi Simpul Jaringan dan Infrastruktur Informasi Geospasial sehingga mampu mengembankan tugasnya dengan baik mulai perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data hingga penyelesaian konflik keruangan," tegas gubernur Sugianto.
Dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan operasionalisasi fungsi Perangkat Daerah simpul jaringan sangat penting sehingga mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan informasi geospasial tematik serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik ruang seperti tumpang tindih perijinan dan kebencanaan.
Sinergitas antar para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, akademisi, sektor swasta dan mitra pemerintah lainnya sangatlah penting, dengan harapan seluruh target rencana aksi Kebijakan Satu Peta (KSP) bisa tercapai dalam rangka mewujudkan terintegrasinya berbagi pakai data. "Dengan memperhatikan hal tersebut, saya harapkan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi antar simpul jaringan di tingkat pusat dan daerah dapat terus kita tingkatkan," jelas Sugianto Sabran.
Sementara itu Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Dr. Khafid mengatakan penyelenggaraan Bimtek Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional Regional Kalimantan ini dilatarbelakangi beberapa hal antara lain sulitnya akses data dan memperoleh data juga tidak bisa cepat serta datanya tidak standar. "Untuk itu penting bagi kita duduk bersama, berbagi pakai data dan kemudahan aksesnya," tuturnya Khafid.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan simpul jaringan daerah yang diharapkan lebih berkualitas dan bermanfaat agar mampu memberikan kontribusi aktif dalam pencapaian pembangunan daerah.///
Tim Komunikasi Publik Biro PKP.