Dibuka Presiden, Gubernur Kalteng Hadiri Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Secara Virtual

Dibuka Presiden, Gubernur Kalteng Hadiri Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Secara Virtual

Share

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Aula Serba Guna, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Senin, 11 Januari 2021.

Tampak mendampingi Gubernur Kalteng mengikuti acara Rakernas tersebut, diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, Inspektur Sapto Nugroho, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP Sunarti), Kepala Dinas Kehutanan yang juga selaku Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sri Suwanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Shalahuddin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Katma F. Dirun, Kepala Biro Hukum Saring, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lilis Suryani, dan Plt. Kepala Biro Perekonomian Said Salim.

Rakernas ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta. Turut mendampingi Presiden di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Rakernas Pembangunan Pertanian ini digelar dalam rangka untuk membahas program Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2021, dengan tema yaitu “Memperkuat Peran Sektor Pertanian dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19”. Rakernas ini diikuti pula secara virtual oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia beserta Kepala Dinas Pertaniannya masing-masing.

Saat memberikan arahan, Presiden menjelaskan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral, terlebih FAO telah memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Seiring pula dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta lebih, pembangunan pertanian juga harus benar-benar diperhatikan secara serius dan detail, terutama komoditas pertanian yang impor, seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih.

Menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan pertanian itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvesional, tetapi harus dibangun kawasan pertanian dengan skala lebih luas, salah satunya program Food Estate. "Kita harus membangun kawasan yang economic scale, enggak bisa kecil-kecil lagi. Itu kenapa saya dorong Food Estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini, yang di Sumatra Utara, yang di Kalimantan Tengah itu, selesaikan," kata Presiden.

Presiden kemudian menegaskan komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui program Food Estate tersebut. "Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional di Food Estate ini. Karena ini akan menjadi contoh, kalau ini bener, bisa dijadikan contoh semua provinsi, tapi dalam skala luas. Percuma bisa berproduksi tetapi sedikit, enggak akan ngaruh apa-apa terhadap yang impor-impor tadi," tegas Presiden.

"Saya minta betul-betul di lapangannya diikuti, sehingga nantinya apabila di dua provinsi ini, lumbung pangan yang kita bangun, Food Estate yang kita bangun betul, benar, provinsi-provinsi yang lain akan kita dorong, kita berikan dana dari APBN, tetapi betul-betul ada return ekonomi yang diberikan kepada negara," pungkas Presiden. 

(Tulisan/Liputan: SSS, JP; Foto: MMC Diskominfosantik Kalteng)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah


Share