Wakil Gubernur Kalteng Hadiri Grand Launching Strategic Foresight BPK RI

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Grand Launching Pendapat (Strategic Foresight) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Grand launching atau peluncuran secara virtual Strategic Foresight BPK RI yang bertajuk "Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" ini diresmikan oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, dan turut disaksikan oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, pejabat BPK RI di pusat maupun di daerah, serta para Kepala Daerah se-Indonesia.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Grand Launching atau peluncuran Pendapat (Strategic Foresight) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Strategic Foresight BPK RI bertajuk "Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" ini secara resmi diluncurkan oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna. ”Kami luncurkan secara resmi Website Strategic Foresight BPK sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan pemantauan dari hasil-hasil Foresight (pendapat) BPK," ucap Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Agung Firman Sampurna kemudian menyampaikan, peran BPK RI sebagai sight supreme audit institution adalah peran foresight yang dilakukan dengan memberikan gambaran, deskripsi, kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharapkan. Dengan adanya peluncuran foresight ini, BPK RI mempersembahkan prestasi baru bagi Indonesia di tingkat Asia Tenggara dan tingkat dunia.

“Peran ini belum pernah dilakukan oleh BPK sebelumnya. Penting untuk kami sampaikan bahwa dengan diselesaikannya atau dirampungkannya foresight BPK untuk yang pertama kali, maka BPK akan menjadi BPK ke-12 di dunia yang telah mencapai peran tertinggi ini, menjadi BPK ke-2 di Asia setelah Korea Selatan. Selama ini Korea Selatan yang telah mencapai peran foresight dan yang pertama di Asia Tenggara," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna juga menjelaskan bahwa peluncuran yang dilakukan oleh BPK RI tersebut sekaligus menyampaikan hasil Foresight atau pendapat BPK RI. “Kami ingin menekankan terlebih dahulu bahwasanya apa yang kami lakukan hari ini bukan launching buku," ungkap Ketua BPK RI.

"Walaupun judulnya adalah grand launching buku, tetapi kami mengumumkan hasil Foresight (pendapat) BPK. Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan dan mengumumkan hasil pemeriksaan keuangan mandatorinya dan disampaikan kepada entitas dan pemerintah pusat yang diacarakan secara khusus," lanjutnya.

Ketua BPK RI selanjutnya mengemukakan bahwa selama ini tindak lanjut hasil pemeriksaan terbatas pada entitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya Foresight yang diumumkan secara terbuka ini, maka diharapkan keterlibatan peran serta seluruh masyarakat.

“Kami mengawali penyampaian Foresight BPK ini dengan menjelaskan tentang latar belakang bagaimana kita memasuki kondisi era yang penuh dengan ketidakpastian. Ada disrupsi teknologi dan pandemi yang menggambarkan apa yang disebut dengan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), di mana di era ini segala sesuatunya berkembang begitu cepat menyebabkan ketidakpastian, sangat kompleks, dan menyebabkan keragu-raguan," jelas Agung Firman Sampurna.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa, Foresight BPK dilakukan dalam rangka menghadapi ketidakpastian tersebut, khususnya akibat pandemi COVID-19, dengan cara menyusun kajian berdasarkan Scenario Planning atau perspektif jangka panjang mengenai berbagai kondisi, peluang, tantangan, dan risiko yang mungkin terjadi di masa dan pasca pandemi.

“Kami perlu menjelaskan secara terbuka apa yang kami lakukan, karena Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengusung transparansi dan akuntabilitas, khususnya sebagai kredo yang kami lakukan dalam melaksanakan tugas kami. Oleh karena itu, kami juga perlu menjelaskan secara transparan apa yang kami lakukan dan mempertanggungjawabkannya,' pungkasnya.

Acara peluncuran yang digelar secara virtual ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, pejabat BPK RI di pusat maupun di daerah, serta para Kepala Daerah se-Indonesia. Sementara itu, turut mendampingi Wagub Kalteng mengikuti acara ini, yaitu Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah dan Plt. Inspektur Pembantu Wilayah 3 Eryana Rahmadaniah.

(Tulisan: REN/WIN, Foto: DAM)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah