Wagub Terima Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP Kalteng

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menerima Ikhtisar Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng Tahun 2021, bertempat di Ruang Kerja Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 2 Maret 2022.

Ikhtisar tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono. Turut pula hadir dalam acara penyerahan ini, di antaranya Auditor Ahli Utama Sapto Nugroho dan jajaran Koordinator Pengawasan BPKP Kalteng.

Wagub Edy Pratowo menyambut baik adanya Ikhtisar Hasil Pengawasan dari BPKP terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng selama tahun 2021 ini. Beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP yang telah melakukan pengawasan dan pendampingan kepada Pemprov Kalteng dalam penyelenggaraan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan senantiasa berupaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dalam Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP ini, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono menyampaikan bahwa selama tahun 2021 ini BPKP Kalteng telah melakukan sejumlah pengawasan yang diarahkan pada isu-isu nasional dan daerah, dalam rangka mengawal percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan pengawasan tersebut terbagi dalam beberapa aspek, yang meliputi: pengelolaan keuangan negara, perlindungan manusia menghadapi pandemi, peningkatan ketahanan nasional, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, hingga penguatan good governance dan pengendalian kecurangan.

Kemudian, pengawasan difokuskan pada berbagai program/kegiatan, yakni: akuntabilitas keuangan daerah, penyerapan anggaran dan PBJ daerah, ketahanan sistem kesehatan, ketahanan sistem perlindungan sosial, ketahanan sistem pendidikan, ketahanan korporasi UMKM, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan (food estate), penanggulangan bencana, pembangunan daerah dan desa, serta tata kelola instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Bambang berharap hasil dari pengawasan BPKP Kalteng ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemprov Kalteng melalui jajaran Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam memetakan risiko-risiko untuk melakukan perbaikan pada program yang belum terlaksana ataupun menemui hambatan saat proses pelaksanaannya.

Perwakilan BPKP Kalteng akan selalu siap untuk mendampingi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan dan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.

(Tulisan: DY; Foto: Ist)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah