Wagub Sampaikan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda Perubahan APBD 2025
Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo menyampaikan Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Pendukung DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2025.
Jawaban Gubernur tersebut disampaikan oleh Wagub Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Kantor DPRD Provinsi, Kota Palangka Raya, Senin, 25 Agustus 2025.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan, terkait langkah antisipasi penurunan PAD dan pendapatan transfer, dijelaskan bahwa upaya yang ditempuh meliputi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, perluasan basis wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD.
Selain itu, efisiensi belanja dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Penguatan mekanisme pengaduan dan keterlibatan masyarakat secara aktif memiliki layanan pengaduan SP4N-LAPOR dan layanan informasi PPID.
Menanggapi Fraksi Partai Golkar terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target sebesar 5,60 persen, Wagub menerangkan Pemprov Kalteng melakukan optimalisasi pemasaran produk usaha mikro berbasis lokal, intervensi pada UKM, untuk meningkatkan kualitas produk, pasar murah, serta pengembangan potensi sektor pariwisata yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi.
Terkait belum optimalnya serapan anggaran Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa dalam Raperda Perubahan APBD 2025, terdapat efisiensi belanja yang sebelumnya telah dilakukan di tahapan pergeseran APBD. Terkait penggunaan SiLPA, Pemprov Kalteng mengacu kepada hasil audit BPK, di mana penggunaan SiLPA yang sebagian besar dana khusus telah dianggarkan sesuai ketentuan berlaku.
Selanjutnya, tanggapan terhadap Pemandangan Fraksi Partai Gerindra terkait stabilitas harga bahan pokok, telah dilakukan dukungan terhadap program subsidi melalui pasar penyeimbang dan/atau gerakan pangan murah, subsidi transportasi dan distribusi, untuk menekan harga sampai ke masyarakat dan melakukan digitalisasi informasi harga sehingga dapat mengurangi spekulasi.
Terkait penanganan stunting, Pemprov Kalteng mengambil berbagai langkah strategis yang melibatkan lintas sektor, dan menjadikan penanganan stunting prioritas pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota.
Berkenaan dengan Pemandangan Fraksi Partai Nasional Demokrat, terkait Perubahan APBD yang benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, Wagub proses penyusunan APBD sudah melewati tahapan yang panjang, program prioritas sudah tertampung dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
Terkait defisit anggaran dijelaskan bahwa APBD Provinsi Kalimantan masuk dalam kategori fiskal rendah. Salah satu penyebabnya adalah sumber pendapatan kita yang masih dominan bersumber dari Transfer Pusat.
"Saya mengajak seluruh anggota dewan yang terhormat sebagai mitra kerja Provinsi Kalimantan tengah untuk bersama-sama fokus, bersinergi dalam hal optimalisasi peningkatan pajak dan mencari sumber pendapatan baru yang bisa membawa APBD kita menjadi APBD yang sehat dan mandiri dan tidak bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat," ajak Wagub.
Berikutnya, menjawab Fraksi Partai Demokrat, terkait pengurangan anggaran pada beberapa pos belanja modal, Wagub sampaikan bahwa kuantitas dan kualitas terhadap pelayanan publik akan terus dijaga dan menjadi bagian dari visi misi Gubernur Kalimantan tengah melalui program prioritas Huma Betang.
Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Wagub Dalam penggunaan APBD murni atau APBD perubahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Rapat Banggar antara TAPD dalam setiap tahapan.
Sementara itu, terkait beberapa catatan dari Fraksi PAN, diantaranya untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah pelosok dan perbatasan serta konektivitas antar wilayah, Wagub menerangkan, dengan melihat luasnya wilayah Provinsi Kalteng dan juga keterbatasan anggaran, Pemprov Kalteng harus selektif dalam menentukan fokus pembangunan di beberapa wilayah yang tertinggal.
"Atas seluruh pertanyaan yang sifatnya membangun dan juga persetujuan atas rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," pungkas Wagub.
Ketua DPRD Arton S. Dohong menyampaikan terima kasih atas penyampaian jawaban Gubernur. "Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lenih lanjut terperinci atau atensi dapat dibahas dalam rapat Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Kalteng," tutupnya.
(Tulisan: DEWI; Foto: ISMAIL)
