Wagub Kalteng Ikuti Secara Virtual Gugus Tugas Reformasi Agraria Summit 2022

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo mengikuti Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis pagi, 9 Juni 2022.

Tampak pula hadir mendampingi Wagub Edy Pratowo untuk mengikuti pertemuan tersebut, diantaranya Staf Ahli Gubernur Bidang  Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B. Aden dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung.

Pertemuan yang digelar hybrid ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam acara itu, yaitu Menteri ATR/BPN RI Sofyan A. Djalil, Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, Bupati Wakatobi Haliana, dan Forkopimda setempat.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan betapa pentingnya sertipikat. “Sudah sejak tahun 2015 saya selalu menyampaikan berkali-kali betapa penting yang namanya sertipikat. Karena kita lihat tumpang tindih pemanfaatan lahan semua harus diselesaikan. Tidak boleh ada lagi sengketa lahan,” kata Presiden Joko Widodo. 

Presiden pun menegaskan komitmen Pemerintah menuntaskan persoalan sengketa lahan. Dibeberkan, 126 juta masyarakat harusnya sudah memegang sertipikat, tetapi sampai tahun 2015 baru 46 juta. Salah satu sebabnya karena setahun hanya dikeluarkan 500 ribu sertipikat. “126 kurang 46 berarti 80 juta. Kalau setahun memang hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat, artinya masyarakat kita penduduk kita yang memiliki lahan itu harus menunggu 160 tahun,” ungkap Presiden.

Sejak tahun 2015, Presiden telah memerintahkan Menteri ATR/BPN RI menggenjot penerbitan sertipikat, mulai dari 5 juta, 7 juta, dan naik hingga 9 juta per tahun. “Saya cek selesai loh. Artinya kita ini memang bisa melakukan, bisa mengerjakan, tetapi tidak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu kepada sembilan juta setahun nyatanya bisa. Saat ini dari 46 juta sekarang naik jadi 80,6 juta masyarakat mempunyai sertipikat hak milik,“ tuturnya.

Presiden Joko Widodo selanjutnya juga menggarisbawahi persoalan ego sektoral, baik antar kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. “Kalau diterus-teruskan, nggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini tidak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan, hanya gara-gara ego sektoral, itulah persoalan kita,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik GTRA Summit ini, dan mengharapkan pertemuan ini mampu menyinergikan seluruh Kementerian, Lembaga, dan juga Pemerintah Daerah. “Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, tidak ada yang lain. Agar sengketa lahan itu, bisa kita selesaikan, bahaya loh, kalau sudah namanya sengketa tanah,” jelasnya. 

Diterangkan Presiden, sengketa lahan dapat mengakibatkan dampak ekonomi dan juga konflik sosial, baik antar masyarakat, antar kampung, maupun antar warga dan perusahaan. Sebaliknya, dengan terselesaikan sengketa lahan akan memicu perekonomian. “Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi,” terang Presiden Joko Widodo.

Presiden kemudian menandaskan, tidak bisa mentoleransi apabila terjadi kerugian negara dan masyarakat akibat ego sektoral. “Itu udah stop (ego sektoral, red), cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri. Inilah saatnya, forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral,” tandas Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Presiden mendorong agar dalam reforma agraria, seluruh pihak mendukung kebijakan satu peta dan memgembangkan aplikasi berbasis teknologi digital. “Bangun sistem aplikasi, bangun platform, sangat mudah sekali, kita gak bisa? panggil anak muda yang pinter, buatin platfrom ini. Gimana caranya agar penyelesaian sertifikat bisa selesai, dalam hitungan, tidak hari, tapi jam. Model-model seperti ini memang harus kita mulai, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara lain,” pungkas Presiden.

(Tulisan: IRA/MAY; Foto: Ist)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah