Wagub Kalteng Ikuti Launching Virtual Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo mengikuti secara virtual acara Launching atau Peluncuran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 3 Februari 2022.
Tampak hadir mendampingi Wagub Kalteng mengikuti acara Launching Inpres 1/2022 ini, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Katma F. Dirun, Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul, dan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Yayu Indriaty.
Peluncuran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang digelar secara hybrid ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Muhadjir Effendy di Gedung Kementerian Koordinator Bidang PMK, Jakarta.
Perlu diketahui, Inpres 1/2022 yang telah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2022 ini diterbitkan dalam rangka untuk semakin mendorong optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan juga menjamin keberlangsungan program JKN.
Inpres 1/2022 tersebut ditujukan kepada Menteri-Menteri terkait, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, para Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Melalui Inpres 1/2022 ini, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat Pusat dan Daerah tersebut agar dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Kesehatan.
"Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sesungguhnya menunjukkan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat adalah program strategis Pemerintah yang memiliki dampak besar bagi masyarakat, sehingga keberlangsungannya memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah," jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya.
Sementara itu, Menko PMK dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap program JKN ini dan menargetkan dalam RPJMN Tahun 2024 minimal 98% penduduk Indonesia menjadi peserta program JKN. Menko PMK pun menegaskan keberhasilan program JKN memerlukan dukungan seluruh stakeholders.
"Sebagai salah satu program prioritas nasional, program JKN harus mendapatkan dukungan dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Terselenggaranya program JKN tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, namun perlu adanya sinergi dan dukungan yang serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota," tegas Menko PMK Muhadjir Effendy.
Turut hadir langsung pada acara ini, antara lain Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, serta jajaran Direksi BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Acara Launching Inpres 1/2022 tersebut juga diikuti secara daring melalui konferensi video oleh sejumlah Pimpinan Kementerian/Lembaga, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota atau yang mewakili, serta Senior Leaders dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan beserta jajaran se-Indonesia.
(Tulisan: SSS; Foto: FEN)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
