Tangani Karhutla, Pemprov Kalteng Rakor Bersama BNPB
Untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melaksanakan rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gubernur Agustiar Sabran mendampingi Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto memimpin kegiatan rakor yang diikuti para Bupati dan Wali Kota se-Kalteng tersebut, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Kamis malam, 30 Juli 2026.
Menyampaikan laporan terkait penanganan karhutla di Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran mengungkapkan bahwa sinergi dan kolaborasi bersama seluruh elemen, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri, akan memudahkan penanggulangan bencana Karhutla.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama BMKG telah mengambil langkah cepat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2026 melalui diseminasi informasi dan supervisi ke sejumlah kota/kabupaten rawan karhutla," ungkapnya.
Melalui forum ini, Gubernur berharap dukungan BNPB dapat dilanjutkan dan diperkuat, antara lain dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca, penambahan helikopter water bombing, Dana Siap Pakai, serta mesin pompa jinjing, sumur bor, dan selang untuk operasi pemadaman darat.
Dengan demikian, upaya pengendalian Karhutla di Kalimantan Tengah nantinya akan dapat berjalan lebih efektif, lebih terpadu dan lebih optimal. "Rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan Karhutla Terkendali dan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap," pungkas Gubernur.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam arahannya menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap ancaman karhutla, dengan menginstruksikan penguatan mitigasi dini, operasi modifikasi cuaca, serta kesiapan helikopter pemadam.
"Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ditunjuk Presiden untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan," beber Kepala BNPB.
Kepala BNPB kemudian meminta kepada para kepala daerah yang rawan karhutla untuk menetapkan status siaga darurat, dan menekankan pentingnya penguatan patroli rutin, penggunaan teknologi sistem pemantauan titik api dan pemetaan risiko, penciptaan sekat bakar buatan, jalur hijau, dan embung air untuk upaya pencegahan teknis.
"Pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait," tandas Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Sebagai informasi, hingga Juli 2026, tercatat luas lahan terbakar di Kalteng yaitu 3.096,52 hektare (APL 673,92 hektare, kawasan hutan 2.395,6). Penanganan karhutla dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan relawan yang terdiri dari binaan Dishut dan BPBD Provinsi 3.000 anggota, masyarakat Peduli Api (MPA) 2.200 orang, dan seluruh unsur yang terlibat Pemprov, TNI, Polri, Manggala Agni, dan Relawan lainnya sebanyak 10.700 orang
(Tulisan: IRAWULAN; Foto: RIAN; Suntingan: SETYA)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
