Sekda Kalteng Hadiri Penandatanganan Kontrak Tender Dini Kementerian PUPR TA 2021 Via Vicon
Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2021 melalui Video Conference (Vicon) dari Ruang Rapat Bajakah II, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Jumat, 15 Januari 2021.
Penandatanganan Kontrak Tender tersebut disaksikan secara virtual via video conference oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan, Bogor. Acara ini diikuti pula melalui konferensi video oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Pejabat Eselon 1 Kementerian PUPR, para Kontraktor, Konsultan, dan Kepala Balai di seluruh Indonesia.
Dari Auditorium Kementerian PUPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa sejak bulan Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan Tender Seleksi Dini untuk 3.175 paket, dengan nilai total Rp. 38,6 triliun. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dalam rangka memperkuat dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Hingga hari ini, 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tender 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun, dengan rincian 209 paket senilai Rp. 2,1 triliun telah selesai tender dan dikontrak bulan Desember 2020. 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak pagi hari ini, yang akan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden," lapor Menteri Basuki.
Ditambahkan pula oleh Menteri PUPR, penandatanganan kontrak ini dilaksanakan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 Provinsi. Untuk tahap selanjutnya, 1.184 paket senilai Rp. 24 Triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya di akhir Februari 2021. Kemudian, pada bulan Maret 2021, akan pula diselesaikan 1.553 paket senilai 40 triliun, sedangkan sisanya akan diselesaikan paling lambat bulan Maret 2021.
Sementara itu, saat memberikan arahan, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas upaya percepatan anggaran 2021 yang dilakukan Kementerian PUPR. "Saya memberikan penghargaan, apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini," ungkap Presiden.
Presiden pun mengatakan bahwa pada APBN Tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar senilai Rp 149,8 triliun. Untuk itu, Presiden menegaskan supaya penggunaan anggaran yang sangat besar tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. "Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," tegas Presiden.
Dijelaskan oleh Presiden, bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi dan kontraktor. Selain itu, juga akan memberikan multiplier effects yang luas bagi industri yang terkait dengan kontruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, dan alat berat, serta termasuk juga sektor informal, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya.
Menghadapi kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, Presiden meminta kepada Kementerian PUPR untuk dapat bekerja lebih cepat lagi, dengan semangat dan cara-cara extraordinary serta tata kelola pemerintahan yang baik. "Sekali lagi kuncinya adalah kecepatan kita dalam bekerja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," kata Presiden.
"Walaupun kita bekerja cepat, dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan, dan juga yang paling penting outcomenya betul-betul dijaga, agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita," pungkas Presiden.
(Tulisan/Liputan/Foto: SSS, JP)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
