Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri, Kalteng Masuk 10 Indeks Wilayah Penurunan Harga Tertinggi Se-Indonesia
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri Rakor itu secara daring di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Senin, 30 Januari 2023.
Rakor Pengendalian Inflasi yang digelar rutin mingguan ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dan diikuti secara daring maupun luring oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan stakeholders terkait.
Tampak hadir langsung mendampingi Mendagri dalam rapat koordinasi kali ini, yaitu Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Habibullah dan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo.
Saat memimpin rakor, Mendagri menyampaikan beberapa poin penting. Dijelaskannya, dicabutnya regulasi PPKM, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan bisa semakin baik. "Dengan diberhentikannya PPKM, ini diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang stagnan (terhenti) selama ini berjalan, ini dapat tumbuh," ucap Mendagri.
Mendagri juga menjelaskan poin penting yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, yakni inflasi. "Yang perlu kita waspadai betul masalah inflasi karena banyak masalah, mulai dari pola, supply demand yang berubah paska pandemi yang masih belum selesai, juga disrupsi akibat geopolitik, terutama perang ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya demand melebihi supply," kata Mendagri.
Mendagri menerangkan bahwa banyak negara terdampak inflasi, dan hal tersebut menjadi isu sangat penting karena menyangkut harga barang dan jasa. "Ini langsung bersentuhan dengan perut rakyat, mudah dipicu, tugas kita melindungi rakyat agar keterjangkauan harga dan kesediaan harga barang dan jasa," tegas Mendagri.
Sementara itu, dalam data yang dipaparkan Deputi BPS Habibullah, disebutkan indeks 10 kabupaten/kota dengan indikator perubahan harga untuk penurunan harga tertinggi, di antaranya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan turun 2,01% yang disebabkan oleh komoditas daging ayam ras, bawang merah dan cabai rawit. Kemudian, Kabupaten Pulang Pisau turun 1,52% disebabkan oleh komoditas beras, susu bubuk balita, dan cabai rawit.
(Tulisan: REN; Foto: FER)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah