Plh.Sekda Kalteng: Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Perlu Optimalisasi Dukungan Daerah

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan secara berkala oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti Kepala Bappedalitbang Kabupaten dan Kota se-Kalteng serta Kepala SOPD tingkat provinsi terkait, bertujuan memantapkan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Daerah tahun 2020. Selain itu melakukan Penyelarasan Pusat dan Daerah serta Kabupaten dan Kota dalam rangka memaksimalkan dan mencapai target kualitas pembangunan nasional tahun 2020.

Kepala Bappedalitbang Kalteng Yuren. S. Bahat menjelaskan hingga saat ini masih terdapat usulan dari daerah yang tidak sesuai dengan kewenangan. Disebutkan, jumlah usulan Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan aplikasi KRISNA SELARAS Per 13 Maret 2019 tercatat 3.156 usulan dengan  program terbanyak dari Kementerian PUPR yakni 798 usulan.

Sementara itu Plh. Sekda Kalteng Sapto Nugroho dalam pengarahannya mengungkapkan sesuai rancangan RKP tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional dalam Tahun Anggaran 2020. Ke-5 prioritas itu meliputi Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, Ketahanan Pangan, Air, Energy dan Lingkungan Hidup serta Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

“Langkah-langkah daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut antara lain optimalisasi dukungan daerah dalam pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur dan pariwisata, pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan yang aktual dan faktual, koordinasi yang intens antara pusat dan daerah, optimalisasi potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta peningkatan kapasitas aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel”, jelas Sapto Nugroho pada Rakortek Bappedalitabang se-Kalteng di Palangka Raya, Senin (25/03/2019)..

Sapto Nugroho menekankan untuk mencapai prioritas tersebut perlu adanya komunikasi yang aktif dan efektif antara pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam memahami substansi dan output dari Rakortek tersebut.

“Selain itu menyiapkan data strategis sebagai bagian dari proses diskusi tahun 2020, memahami rangkaian regulasi yang mengikat para pemangku kepentingan, menindaklanjuti hasil Rakortek dan menginput perbaikan usulan dalam aplikasi KRISNA SELARAS RKP 2020 sebagai bahan masukan Musrenbang Provinsi dan Nasional”, terang Sapto Nugroho.

Tim Komunikasi Publik Biro PKP Setda Provinsi Kalimantan Tengah