Pj. Sekda Pimpin Rakor Pencapaian Pelaporan Monitoring Centre for Prevention
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Pj. Sekda Kalteng) Nuryakin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pencapaian Pelaporan Monitoring Centre for Prevention (MCP) bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah, bertempat di Ruang Rapat Bajakah, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Jumat, 3 September 2021.
Seperti diketahui, sistem MPC ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memudahkan monitoring dalam rangka upaya pencegahan korupsi. Melalui aplikasi ini, Pemerintah daerah dapat menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim KPK datang melakukan monitoring, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Di dalam MCP, terdapat delapan (8) area intervensi yang ditetapkan KPK guna meminimalisir risiko terjadinya korupsi, yaitu manajemen APIP (aparat pengawas internal pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Adapun tata kelola dana desa menjadi ranah dari Pemerintah Kabupaten, sedangkan 7 area lainnya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.
“MCP menjadi target atensi dari KPK di bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Oleh karena itu tujuan rakor ini adalah evaluasi terhadap data MCP per 31 Agustus 2021 mengingat tingkat pencapaian untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih terbilang rendah yakni berada di indeks 7,96%,” ungkap Pj. Sekda Nuryakin dalam pengantarnya.
Nuryakin kemudian menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan kesempatan untuk menyamakan persepsi, dan meminta para Kepala Perangkat Daerah terkait untuk segera memprioritaskan capaian dan pelaporan dari masing-masing instansi. “Kami sepakat Inspektorat melakukan tugas review, mohon laporannya per minggu untuk memonitor pencapaian kita,” tutur Pj. Sekda seraya menyampaikan apabila terdapat kendala atau hambatan agar dicarikan solusi bersama-sama.
Selanjutnya, masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan 8 area intervensi MCP diminta melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi, antara lain: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaspinor; Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Suhaemi; Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Katma F. Dirun; Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Suharno; serta Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Yuyun Wahyudi.
Rapat koordinasi ini pun menyepakati untuk bersama-sama berkomitmen mengejar ketertinggalan capaian MCP, dengan memaksimalkan upaya pelaporan yang segera diunggah melalui aplikasi MCP. Dengan demikian, diharapkan minggu depan sudah ada perkembangan angka capaian MCP, sesuai dengan yang diharapkan.
Turut pula hadir mendampingi Pj. Sekda Kalteng dalam rakor tersebut, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, dan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Arsyad, serta Plt. Inspektur Saring.
(Tulisan: DY; Foto: BZ)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah