Pimpin Rakor Evaluasi, Sekda Ingatkan Komitmen Tingkatkan Upaya Penanganan Karhutla Beserta Dampaknya
Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin, mewakili Gubernur, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Senin, 16 Oktober 2022.
Salah satu agenda Rakor kali ini adalah mendengarkan paparan dari wilayah terdampak karhutla, antara lain Pj. Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani, Pj. Bupati Kapuas Erlin Hardi, dan Pj. Bupati Katingan Syaiful, serta Pj. Bupati Barito Selatan dan Pj. Wali Kota Palangka Raya yang diwakili Kepala Pelaksana BPBD masing-masing.
Dalam paparannya, selain menetapkan status tanggap darurat, mereka juga telah melakukan upaya yang hampir serupa, antara lain membuat posko komando darurat bencana di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta melakukan pencegahan dini, sosialisasi, patroli terpadu, pengecekan hotspot, dan pemadaman karhutla.
Kendala yang dihadapi berbagai wilayah tersebut juga sama, yaitu kesulitan sumber air untuk pemadaman di lokasi terdekat karhutla dan peralatan yang masih minim. Sementara itu, Kepala stasiun BMKG Palangka Raya Catur Winarti melaporkan bahwa Kondisi El-Nino masih moderat dan diperkirakan sampai bulan November Desember 2023, yang berarti musim kemarau bisa lebih panjang lagi.
Menanggapi hal-hal tersebut, Gubernur melalui Sekda Nuryakin dalam arahannya mengemukakan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian. “Kita semua berkomitmen meningkatkan upaya penanganan karhutla beserta dampaknya, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla,” ungkap Sekda.
Penetapan tersebut berdasarkan status tanggap darurat bencana karhutla yang telah dilakukan 6 Pemerintah Kabupaten/kota. Adapun Status Tanggap Darurat saat ini masih diberlakukan di Kota Palangka Raya (hingga 19 Oktober 2023), Kabupaten Barito Selatan (hingga 23 Oktober 2023) dan Kabupaten Pulang Pisau (hingga 10 November 2023).
“Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berkat kerja keras kita semua, maka upaya penanggulangan karhutla selama masa tanggap darurat telah menunjukkan hasil positif, diantaranya dapat dilihat dari membaiknya kualitas udara dan kondisi asap di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah,” lanjut Sekda.
Selanjutnya, Gubernur melalui Sekda meminta kembali kesepakatan dan komitmen sebagai tindak lanjut dari rakor evaluasi ini. Kesepakatan tersebut, salah satunya kabupaten yang berakhir masa tanggap daruratnya agar memperpanjang status tanggap darurat, sedikitnya 7 hari, sampai 22 Oktober 2023 atau sama dengan Barito Selatan sampai 23 Oktober 2023, sehingga seluruh upaya penanganan karhutla tetap berjalan maksimal.
Provinsi Kalteng akan memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla selama 8 hari, mengikuti status terlama dari Kabupaten Barito Selatan dan Pulang Pisau. Setelah masa perpanjangan berakhir, jika eskalasi karhutla menurun dan memperhatikan masa peralihan dari musim kemarau ke penghujan, maka dapat diturunkan menjadi status Transisi Darurat ke Pemulihan, yang berlaku hingga 20 November 2023, sehingga sumber daya penanggulangan karhutla tetap tersedia sampai akhir musim kemarau.
“Dengan adanya perpanjangan status darurat bencana karhutla, maka sumber daya dukungan dari BNPB tetap dapat maksimal beroperasi untuk mendukung penanggulangan karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkas Sekda seraya menekankan penggunaan anggaran penanggulangan karhutla dioptimalkan serta penanganan dampak kesehatan sosial ekonomi akibat karhutla juga benar-benar diperhatikan.
Dalam kesempatan itu, Sekda Nuryakin menyerahkan bantuan mesin pemadam Karhutla dan selang dari Pemprov Kalteng kepada sejumlah wilayah kabupaten/kota terdampak karhutla. Rapat ini dihadiri pula, antara lain Wakapolda Brigjen Pol. Agung Budijono, mewakili Kajati dan Danrem, Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng Ahmad Toyib, para Kepala Perangkat Daerah, serta Dirjen Perubahan Iklim Kementerian LHK dan Deputi Bidang Penanggulangan Darurat BNPB yang hadir virtual.
(Tulisan: DY; Foto: EKA)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
