Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kalteng Tahun 2022-2024 Ditargetkan Rampung Pekan ini

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung, mewakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin, menghadiri Rapat Pembahasan Program Kerja terkait Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2022-2024, bertempat di Ruang Rapat Bajakah 1, Lantai II Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Selasa, 11 Januari 2022.

“Kami harapkan rapat kita hari ini bisa efektif, bisa langsung menukik kepada roadmap dan sudah disampaikan bahan untuk Ibu/Bapak sekalian untuk bisa mengisi sesuai Tusi-nya (tugas pokok dan fungsi) masing-masing dan kami harapkan ini juga bisa kita maksimalkan, kita bisa memberikan masukan,” harap Leonard saat membuka kegiatan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan tersebut juga berharap komunikasi dan koordinasi dapat ditingkatkan mulai awal tahun ini. “Biro Ekonomi saya minta kita tiap bulan ada pertemuan bagaimana menyikapi dari keadaan, situasi inflasi karena kita di TPID. Jadi, ini yang harus kita kawal dan harus selalu kita laporkan kepada Pusat mengenai situasi dan kondisi kekinian Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan inflasi ini,” tegasnya.

Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Yudo Herlambang menyampaikan bahwa Inflasi Nasional dan Spasial masih terjaga rendah dan stabil, di mana pada Oktober sebesar 0,12% (mtm) dan 1,66% (yoy), sedikit berada di bawah rentang sasaran 3±1% (yoy).

Dikatakan Yudo, pencapaian inflasi masih menghadapi akan berbagai tantangan ke depan. “Pengendalian inflasi jangka menengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari global maupun domestik,” jelas Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Yudo Herlambang.

Di tengah sasaran inflasi yang ditetapkan semakin menurun, sasaran inflasi tahun 2022-2024 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021, sasaran inflasi ditetapkan sebesar  3±1% (yoy) untuk tahun 2022 dan 2023 serta sebesar 2,5±1% (yoy) pada tahun 2024.

Dalam rapat hari ini mengemuka, sejak tahun 2015, laju  inflasi di Indonesia terus mengalami tren penurunan dan berada dalam kisaran sasarannya, kecuali pada masa pandemi Covid-19. Pada masa mendatang, pencapaian inflasi diupayakan untuk kembali masuk ke sasaran target guna menjaga kredibilitas dan ekspektasi inflasi.

Terkait hal tersebut, dinilai perlu untuk mengintegrasikan Peta Jalan Pengendalian Inflasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi sendiri dinilai penting sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan program kerja TPIP secara periodikal. Penyusunan peta jalan ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah di samping mendorong daerah untuk membuat inovasi program.

Evaluasi peta jalan dan program kerja akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi. Dalam arahannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 lalu, Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya memanfaat momentum pandemi untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM pangan hulu-hilir.

Karena itu, program kerja Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 mengambil tema “Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju” dengan tetap mengadopsi strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Perangkat Daerah terkait pun diminta untuk segera menyampaikan program strategis dan program kerja dalam rangka penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kalteng Tahun 2022-2024, selambatnya pada Rabu (12/1/2022), agar dapat segera disusun dan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian pada pertengahan bulan Januari 2022.

Hadir pula dalam rapat kali ini, antara lain Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawaty, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Yulindra Dedy, serta Plt. Kepala Biro Perekonomian Said Salim.

Selain itu, rapat dihadiri sejumlah pejabat dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainya, seperti Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng, Dinas ESDM Provinsi Kalteng, Bappedalitbang Provinsi Kalteng, BPS Provinsi Kalteng, Perum Bulog Divisi Regional Kalteng, serta BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya.

(Tulisan: RAN; Foto: BZ)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah