Pemprov Kalteng Menargetkan Penurunan Angka Stunting 2023 Menjadi 20 Persen

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan penurunan angka stunting (tubuh kerdil akibat kekurangan gizi) ke kisaran 20 % pada tahun 2023.

Upaya penurunan angka stunting ini mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Kalteng, karena pada tahun 2019 angka stunting di Kalimantan Tengah masih di level 34 %, berada di atas angka stunting nasional yaitu 30,8 %, sehingga menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi provinsi ke lima dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

“Kita berharap lima tahun ke depan, kita bisa mencapai angka (stunting) 20 %. Saya pikir itu (penurunan stunting) harus menjadi perhatian kita, apalagi secara angka nasional, kita agak tinggi dan kita harus lakukan upaya (penanggulangan), karena hal yang utama adalah bicara kesehatan,” ungkap Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Penanggulangan Stunting di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bappedalitbang Provinsi, Kamis (13/06/2019).

Menurut Fahrizal Fitri peran semua pihak (stakeholders) sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kegiatan penanggulangan stunting melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sinkronisasi kegiatan dan penganggaran di semua perangkat daerah menjadi syarat mutlak agar program tersebut dapat berjalan secara terpadu dan terarah.

“Penanganan (stunting) ini harus multisektoral, tidak bisa ditangani Dinas Kesehatan sendiri. Forum koordinasi pelaksanaan Germas dan penurunan angka stunting ini adalah salah satu upaya bagaimana menyinkronkan kegiatan dan penganggaran”, tegas Fahrizal Fitri.

Penanganan stunting yang selama ini mungkin dilaksanakan masing-masing perangkat daerah, nantinya dapat dipadukan supaya betul-betul terarah. “Jangan sampai nanti lokus kegiatan sesuai pilihan masing-masing. Kita harapkan itu menjadi keputusan bersama, sama-sama mengeksekusinya dari masing-masing sektor,” imbuh Fahrizal.

Lebih lanjut Sekda Kalteng menjelaskan program Germas dan penanganan stunting akan disusun terintegrasi di seluruh sektor mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga ke tingkat desa. Pemerintah provinsi juga akan melakukan evaluasi lebih rinci terhadap APBD Kabupaten/Kota di bidang kesehatan, terutama yang terkait dengan kegiatan peningkatan pola hidup sehat dan penanggulangan stunting.

Fahraizal Fitri juga menegaskan tujuan semua sektor akan terintegrasi sesuai tupoksi masing-masing dan akan mendelegasikan kegiatan (Germas dan penanganan stunting) ini sampai ke Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa serta akan berusaha menggerakkan semua penganggaran melalui APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk juga dana desa dan CSR perusahaan.

 “Nantinya kita akan arahkan dan betul-betul kita perhatikan. Kalau selama ini berkenaan dengan evaluasi APBD Kabupaten/Kota, kita cuma melihat seberapa jauh penganggaran di bidang kesehatan 10 % dari APBD mereka. Sekarang kita akan melihat rinciannya dari 10 % itu, apakah kegiatannya memang sudah terinci untuk menuju pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau pun upaya-upaya melakukan intervensi stunting,” pungkas Sekda Fahrizal Fitri.

Tim Komunikasi Publik Biro PKP Setda Provinsi Kalimantan Tengah