Jelang Lebaran, Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

Jelang Lebaran, Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

Share

Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, pasokan dan harga komoditas kebutuhan masyarakat perlu dipantau. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) untuk mengantisipasi kenaikan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Senin pagi, 17 April 2023.

Rapat rutin mingguan secara hybrid ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dan dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (SDJ) Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini.

Ada beberapa paparan disampaikan dalam rakor tersebut, diantaranya oleh Deputi Bidang SDJ BPS terkait sejumlah data statistik dan perkembangan harga jelang Lebaran, dan oleh Kepala Badan Pangan Nasional tentang strategi Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaan dan stabilisasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2023.

Deputi SDJ BPS memaparkan, inflasi hingga triwulan I 2023 relatif terkendali, di mana angkanya 4,97% (yoy) dan tahun kalender 0,68%. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan, antara lain makanan, minuman, tembakau, air, listrik, dan transportasi. "Transportasi di sini terlihat mengalami inflasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 13,72% di antara paket kelompok komoditas yang lain. Sementara andilnya adalah 1,64%. Nah, ini yang mungkin perlu kita waspadai bersama," jelasnya.

Senada dengan Deputi BPS, Kepala Badan Pangan Nasional dalam paparannya juga menyebutkan, perkembangan angka inflasi relatif terkendali, dan berdampak positif terhadap stabilitas sejumlah bahan pokok masyarakat. "Alhamdullilah, komoditas seperti daging sapi, daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam ras tetap stabil selama bulan puasa ini, dan kita harapkan sampai dengan Lebaran nanti. Kemudian juga ini tentunya berkat kerja sama dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah," katanya.

Selanjutnya, Kepala Badan Pangan Nasional juga melaporkan kepada Mendagri terkait ketersediaan pangan secara umum dalam Prognosa Neraca Pangan Nasional Periode Januari-Mei 2023. "Kami laporkan Pak Tito bahwa secara umum stok pangan nasional dalam kondisi aman," tegasnya.

Lebih lanjut, ada pula paparan dari Menkes terkait transformasi kesehatan dalam RUU Kesehatan, yang saat ini memasuki tahap pembahasan di DPR RI. RUU ini dinilai akan berimplikasi luas, termasuk ke daerah. Disampaikan Menkes, RUU itu akan mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia, dengan fokus mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, meningkatkan kemandirian nasional di sektor farmasi dan alat kesehatan, dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi krisis kesehatan.

Oleh karena itu, Menkes meminta Kepala Daerah untuk mendukung RUU tersebut. "Kami mengharapkan agar para Kepala Daerah (yaitu) Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bisa mengonsolidasikan seluruh Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD agar mendukung, memahami Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dan memastikan implementasi RUU Kesehatan ini berjalan dengan baik," pinta Menkes.

(Tulisan/Foto: REN)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah


Share