Ikuti Rakor Monitoring, Gubernur Agustiar Sabran Laporkan Karhutla di Kalteng Masih Terkendali
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran Ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Situasi Terkini Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 secara virtual dari ruang kerja Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin, 28 Juli 2025.
Tampak pula hadir, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, serta Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib.
Sedangkan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah, beserta jajaran dari BMKG Kalteng mengikuti secara virtual rapat tersebut dari Ruang Rapat Bajakah.
Rakor Monitoring Karhutla ini dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni yang didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Menyampaikan laporan penanganan karhutla di Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa, hingga saat ini penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalteng masih dalam kondisi rerkendali.
Pada bulan Juli 2025, jumlah hotspot, kejadian, dan luasan karhutla memang meningkat di beberapa wilayah Kalteng. Namun, semua masih dikendalikan berkat respon cepat dan terpadu Posko dan Pos Lapangan bersama pihak-pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan dampak asap.
Berdasarkan Data SIPONGI, Kalteng menyumbang hanya 2,09 persen jumlah hotspot nasional (1.326 dari 63.559), dan sekitar 1,7 persen dari luas karhutla Nasional (146,21 hektare dari 8.594,49 hektare). Kemudian, dari pantauan sebaran asap BMKG, Kalteng tidak terdeteksi asap.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi dan pengaktifan Posko serta Pos Lapangan,” tegas Gubernur.
Seperti diketahui, sejak tanggal 11 Juni hingga 8 Oktober 2025, Pemprov Kalteng mengaktifkan 17 Regu Posko dan 77 Pos Lapangan, yang terdiri dari 697 personel gabungan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) atau relawan. Seluruhnya dilengkapi sarana prasarana dan alat pelindung diri (APD) Karhutla.
Mereka tersebar di 52 kecamatan berisiko tinggi karhutla, yang memiliki tugas melakukan patroli rutin, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pengecekan sarana pendukung seperti sumur bor dan embung air, pembasahan wilayah rawan, serta pemadaman dini jika terjadi Karhutla.
“Pemprov Kalteng akan terus melaksanakan, bahkan meningkatkan upaya pengendalian Karhutla selama puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” ujar Gubernur.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat berupa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli. Kebutuhan minimal yang diajukan adalah 6 unit helikopter water bombing dan 2 unit helikopter patroli.
Selain itu, Pemprov juga mengusulkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi pemadaman darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun.
Gubernur berharap DSP dapat segera dicairkan dan tidak bersifat reimburse. Dukungan tambahan yang juga diusulkan meliputi 87 set alat pemadam kebakaran portable, tandon air portable, dan kendaraan roda tiga, yang akan didistribusikan ke kecamatan berisiko tinggi Karhutla.
(Tulisan: MAYA; Foto: ISMAIL)
