Hadiri Rakornas Karhutla 2021 di Istana Negara, Wagub Kalteng Terima Pengarahan dari Presiden

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, bertempat di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 22 Februari 2021.

Turut pula diundang mengikuti Rakornas Karhutla di Istana Negara tersebut, diantaranya Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo,  Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo. Selain Kalteng, diundang juga Kepala Daerah beserta Kapolda, Pangdam, dan Danrem dari 3 provinsi rawan karhutla lainnya, yaitu Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat.

Agenda Rakornas ini adalah untuk menerima pengarahan dari Presiden RI Joko Widodo mengenai upaya penanganan dan pengendalian karhutla di tahun 2021. Rakornas ini diselenggarakan secara hybrid, yaitu peserta dalam jumlah terbatas hadir langsung di Istana Negara (luring/offline), dan sebagian besar peserta lainnya mengikuti secara daring atau online melalui konferensi video.

Saat memberikan arahan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor, meskipun saat ini di beberapa daerah tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor. "Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif," tegas Presiden.

Presiden kemudian menerangkan bahwa, berdasarkan laporan BMKG, tahun 2021 sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April, dan La Nina akan masih bertahan hingga semester I ini, serta bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. "Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah," ingat Presiden Joko Widodo.

Dijelaskan lebih lanjut, pada bulan Februari Pulau Sumatra diperkirakan berpotensi terjadi karhutla, sementara potensi karhutla di Pulau Kalimantan dan Sulawesi diperkirakan terjadi pada bulan Mei hingga Juli, dan akan mencapai puncaknya di bulan Agustus dan September. "Kita harus betul-betul tahu betul puncaknya kapan, sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang. Planningnya disiapkan, organisasinya dicek betul, sudah bekerja atau tidak, pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya," ungkap Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo selanjutnya menekankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seluruh Kepala Daerah bersama Pangdam dan Kapolda serta jajaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Presiden pun menandaskan bahwa hal pertama yang harus benar-benar diprioritaskan adalah upaya pencegahan. "Sekali lagi prioritaskan pencegahan, jangan terlambat," pungkas Presiden.

Tampak mendampingi Presiden dalam Rakornas Karhutla di Istana Negara tersebut, antara lain Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut, Rakornas Karhutla ini diikuti secara daring oleh para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, dan Bupati/Wali Kota, serta Kapolres dan Dandim dari sejumlah provinsi lainnya, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

(Tulisan: SSS; Foto: Tangkapan Layar Youtube @Sekretariat Presiden)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah