Gubernur Kalteng Minta Jajaran Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota Perkuat Sinergisitas Pemberantasan Korupsi
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Daerah se-Kalteng, yang diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Senin pagi, 5 April 2021.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa, melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat lebih memperkuat komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Kalteng dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan.
"Harapan saya, dengan adanya rapat koordinasi pada hari ini, mengenai pemberantasan (dan) pencegahan korupsi di Kalimantan Tengah, kita punya niat dan komitmen yang kuat, niat pertama untuk memperbaiki sistem, memperbaiki SDM," ungkap Gubernur Sugianto Sabran.
Gubernur Sugianto Sabran pun meminta kepada seluruh jajaran, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, agar dapat terus memperkuat sinergisitas dan akselerasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama peningkatan capaian kinerja pada 8 area intervensi.
"Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi, untuk memperkuat sinergitas Pemerintah Daerah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Kalimantan Tengah," tegas Gubernur Sugianto Sabran.
Pada rapat strategis ini, Gubernur Sugianto Sabran dan para Bupati/Wali Kota se-Kalteng menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.
Penandatanganan Komitmen bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Kalteng tersebut adalah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme pada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Turut pula hadir pada rapat koordinasi ini, antara lain Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno, Sekretaris Daerah Provinsi Fahrizal Fitri, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng Setia Pria Husada, dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait.
(Tulisan/Foto: DM/NOV/SSS/EKA)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
