Dukung Sistem Ekonomi Pancasila, Ketua DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalteng
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 17-18 Januari 2022. Kedatangan Ketua DPD RI dan rombongan disambut Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo di VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, pada Senin, 17 Januari 2022) pagi.
Tampak hadir dalam rombongan Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur tersebut, antara lain Anggota DPD RI Provinsi Kalteng H. Muhammad Rakhman dan Habib Said Abdurrahman, Anggota DPD RI Provinsi Aceh H. Fachrul Razi M.I.P., Anggota DPD RI Provinsi Lampung H. Bustami Zainudin, dan Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muh. Ihsan, serta Staf Khusus, Staf Ahli, dan Sekretariat DPD RI.
Adapun Kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Bumi Tambun Bungai kali ini adalah dalam rangka menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Sistem Ekonomi Pancasila untuk Indonesia yang Berdaulat", yang dilaksanakan di Aula Rahan, Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), Senin (17/1/2022) siang.
Kedatangan rombongan Ketua DPD RI disambut dengan Pantan Balanga dan prosesi adat oleh Rektor UPR Andrie Elia Embang di depan Lobi Rektorat. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyematan Lilis Lamiang sebagai simbol kesetiaan dan integritas dari Rektor UPR kepada Ketua DPD RI dan tamu undangan lainnya.
Acara FGD tersebut dibuka oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Dalam sambutannya, Lanyalla menyampaikan apreasiasi kepada civitas akademika UPR yang mengangkat tema Sistem Ekonomi Pancasila dalam FGD kali ini.
"Sejak Bangsa Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, konsep Ekonomi Pancasila belum pernah secara sempurna diterapkan, baik di era Orde Lama, Orde Baru, apalagi di era Orde Reformasi hingga hari ini, sehingga saya perlu memberikan apresiasi kepada Universitas Palangka Raya yang mengangkat tema ini sebagai bahan kajian dalam FGD hari ini," jelas Lanyalla.
Lebih lanjut, Lanyalla menjelaskan sistem ekonomi yang antara lain digagas Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta ini terdiri dari 3 sektor atau palka, yakni Palka Koperasi atau Usaha Bersama Rakyat, Palka BUMN, da Palka Swasta.
"Ketiga palka ini memiliki garis demarkasi yang tegas. Meskipun boleh terjadi irisan satu sama lain, tetapi aktivitas usaha rakyat melalui koperasi harus diberikan kesempatan hidup, domain BUMN harus menjawab kewajiban negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan aktivitas swasta diberi kesempatan selama tidak merampas wilayah dua palka sebelumnya, tidak mematikan satu sama lain, dan selama tidak merugikan rakyat," urai Ketua DPD RI tersebut.
Lanyalla berharap diskusi hari ini menghasilkan sumbangan konkret untuk Indonesia. "Semoga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang memberikan sumbangan konkret untuk Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari, dan mandiri di masa yang akan datang," pungkasnya.
Senada dengan Ketua DPD RI, Rektor UPR Andrie Elia Embang juga berharap diskusi kali ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang baik bagi terciptanya perekonomian yang kuat dan mampu menyejahterakan rakyat.
Disampaikannya pula bahwa posisi Kalteng dinilai penting sebagai daerah penyangga Ibukota baru, Kalimantan Timur (Kaltim). "Walopun kami jauh di pelosok pedalaman, tapi masa depan Indonesia ada di Kalimantan karena Ibukota RI berada di Kaltim. Kota Palangka Raya, Kalteng menjadi pendukung Ibukota Negara baru," jelasnya.
Acara FGD hari ini juga dirangkai dengan penyerahan cindera mata kepada Ketua DPD RI, yang diserahkan oleh Rektor UPR dan Gubernur Kalteng yang dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi. Selain Ketua DPD RI dan Rektor UPR, didaulat sebagai narasumber pada FGD ini yakni Rektor Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) sekaligus staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR Benius.
(Tulisan/Foto: RAN)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah