Asisten Ekobang Hadiri Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berupaya memastikan Jaminan Kesehatan dan akses pelayanan kesehatan agar dapat terjangkau seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkannya, tentu perlu ada dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholders atau para pemangku kepentingan.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Leonard S. Ampung pada Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2022, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, pada 16 Juni 2022.
“Saya berharap komitmen dari kita semua untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Sekda Nuryakin melalui Asisten Ekobang.
Diterangkan pula kemudian, Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi pemerintah, manajemen fasilitas kesehatan, dan seluruh stakeholder terkait dalam menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) agar dapat berjalan optimal.
Lebih lanjut disampaikan, upaya-upaya memberikan jaminan dan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, di mana salah satunya yaitu Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara BPJS Kesehatan Prio Hadi Susatyo yang hadir secara virtual, menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa program JKN KIS merupakan salah satu program strategis pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat langsung.
Pemerintah konsisten untuk memonitor dan memantau progress dari pelaksanaan program JKN KIS tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga disampaikan bahwa target pemerintah pada tahun 2024, masyarakat Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN diharapkan mencapai 98%.
“Untuk mengawal ini, pada awal tahun 2022 Presiden melalui Perpres menugaskan seluruh Kementerian/Lembaga yang ada melakukan upaya-upaya optimalisasi terhadap program JKN, termasuk di dalamnya BPJS Kesehatan maupun kepada Gubernur dan Walikota," ungkapnya.
"Instruksinya tidak hanya memastikan cakupan mencapai 98%, tetapi juga bagaimana program JKN ini harus dipastikan berjalan dengan baik dan secara terus menerus,” lanjut Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara BPJS Kesehatan Prio Hadi Susatyo.
Di samping itu, Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara BPJS Kesehatan selanjutnya menerangkan, instruksi Presiden tersebut juga meminta untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN adalah benar-benar pelayanan yang bermutu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perangkat Daerah maupun asosiasi, faskes, dan mitra-mitra lainnya di Kalimantan Tengah. Sebab di Kalimantan Tengah, sampai dengan bulan Mei cakupannya mencapai 92,19% atau sekitar 2.448.939 jiwa masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah terdaftar dalam JKN KIS,” pungkas Prio.
(Tulisan: WIN; Foto: FEN)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah