Asisten Administrasi Umum Hadiri Pembukaan Workshop PMPRB Kalteng Tahun 2021

Asisten Administrasi Umum Hadiri Pembukaan Workshop PMPRB Kalteng Tahun 2021

Share

Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri acara pembukaan Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 secara virtual dari ruang Kerja, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Selasa 6 Juli 2021.

Acara workshop PMPRB yang dilaksanakan secara virtual melalui konferensi video tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yaitu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II. Kegiatan ini diikuti antara lain para Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah.

Dalam laporannya, Kepala BPSDM Provinsi Kalteng Sri Widanarni mengungkapkan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan workshop ini adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN Pemprov Kalteng, terutama di bidang reformasi birokrasi.

"Workshop ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terutama dalam hal penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai ke Kabupaten Kota," ungkap Kepala BPSDM Sri Widanarni.

Sementara itu, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, Gubernur Kalteng menyambut baik penyelenggaraan Workshop PMPRB ini. PMPRB dinilai akan memegang peran penting dalam upaya mengevaluasi dan sekaligus meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di tiap instansi pemerintah.

"Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentu penting untuk mengawal pencapaian reformasi birokrasi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi," ungkapnya.

(Tulisan: NY; Foto: JP)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah


Share