Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk membangun Pipa Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan. Pembangunan Pipa Gas Bumi itu dinilai akan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TGRD) hingga tahun 2018 berhasil membangun berbagai aset fasilitasi restorasi gambut diantaranya 9.600 sumur bor, 2.534 Sekat Kanal, 15 unit Penimbunan Kanal, 350 hektar Revegetasi dan 97 paket Revitalisasi Ekonomi.

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran terus memompa semangat masyarakat Kalimantan Tengah termasuk warga masyarakat yang berdomisili pada wilayah yang terpilih menjadi calon Ibukota Negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri melantik 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Ahli dan Terampil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Eka Hapakat, Jumat (26/07/2019).

Palangka Raya – Biro PKP. Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di mana masyarakat dapat berperan dan terlibat aktif dalam proses pembangunan bahkan ikut serta menjadi kontrol sosial. “Kondisi keterbukaan tersebut tentu karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi kita untuk meanfaatkannya dengan baik”, kata Sekda Kalteng Fahrizal Fitri dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nurul Edy di hadapan peserta Rakor Teknis Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis (25/07/2019).

Palangka Raya – Biro PKP. Sebanyak 1.512 personel Satuan Tugas (satgas) Gabungan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) akan diterjunkan ke 100 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kerawanan sangat tinggi dan tinggi akan kebakaran hutan dan lahan.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang dianugerahi kondisi alam yang relatif aman dari bencana besar. Wilayah Kalimantan Tengah tidak memiliki potensi bencana alam seperti gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan jauh dari dampak tsunami.

Palangka Raya – Biro PKP. Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Ketua Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Sri Adiningsih beserta rombongan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Senin siang (22/07/2019).

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi calon Ibukota Negara menyusul keputusan pemerintah memindahkan Ibukota Negara keluar Pulau Jawa. Keputusan memindahkan Ibukota Negara keluar Pulau Jawa itu ditindaklanjuti dengan berbagai kajian yang bersifat strategis dan ilmiah dari berbagai sektor di Kalimantan Tengah. “Di mana pun nanti Ibu Kota Baru akan terpilih, Kalimantan akan mendapatkan dampak pertumbuhan secara kewilayahan yang sangat signifikan. Kementerian PPN/Bappenas telah mengukur dampak ekonomi pemindahan Ibukota dan melakukan modelling di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai kandidat Ibukota Negara”, ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata selaku Pembicara Utama pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara : Kalimantan Untuk Indonesia dengan tema "Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable" di Ballroom Hotel Luwansa Palangka Raya, Jumat (19/07/2019).

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah mendapat kepercayaan dari Kementerian Pertanian RI menjadi provinsi penyelenggara Peluncuran Program Benih Unggul Perkebunan 500 Juta Batang (BUN500). BUN 500 merupakan program penyediaan 500 juta benih unggul dalam kurun waktu 2019-2024. Program ini digagas Kementerian Pertanian RI dalam rangka memacu peningkatan produksi komoditas perkebunan sehingga mampu menghasilkan komoditas bernilai ekonomis tinggi di pasar dunia.