Pemerintah Resmi Tetapkan Cuti Bersama Tahun 2020 Ditambah Empat Hari

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menparekraf Wishnutama menyaksikan Menag Fahrul Razi, Menaker Ida Fauziyah, dan Menpan RB Tjahjo Kumolo saat menandatangani SKB Tiga Menteri tentang penambahan cuti bersama tahun 2020 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (09/03/2020). Foto: Kemenko PMK.

Kalteng Masih Berduka, Raja dan Ratu Belanda Urungkan Kunjungan

Gubernur Sugianto Sabran berbincang dengan Pihak Kedutaan Belanda saat acara pertemuan dengan warga masyarakat yang telah membantu proses pencarian dan evakuasi korban kecelakaan air Sebangau di Pelabuhan Kereng Bangkirai, Selasa (10/03/2020) sore.

Promosikan Produk Unggulan Ekspor, Pemprov Gelar Kalteng Trade Expo 2020

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagperin) menyelenggarakan event Kalteng Trade Expo Tahun 2020 (KTE 2020), dalam rangka untuk mempromosikan potensi daerah dan produk unggulan berorientasi ekspor yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas, terutama kepada dunia usaha, baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Jambore Guru Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pendidikan bersama dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan Jambore Guru Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 bertempat di Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya.

Gubernur Kalteng: Kanwil Kemenkumham Wajib Bantu Pemda Bentuk Peraturan Daerah yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).