Rakor Bersama Para Menteri, Wagub Laporkan Pelaksanaan PPKM Mikro Ketat dan Progres Vaksinasi di Kalteng

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Ketat dan Darurat melalui konferensi video dari Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Sabtu, 17 Juli 2021. Tampak mendampingi, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Erlin Hardi.

Rapat koordinasi ini digelar untuk membahas evaluasi dan rencana perpanjangan PPKM, sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 yang meningkat cepat di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan diikuti melalui konferensi video oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Seperti diketahui, pada 1 Juli lalu, Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 s.d. 20 Juli 2021, yang selanjutnya disusul dengan pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro secara ketat di luar Pulau Jawa–Bali, terhitung 6 s.d. 20 Juli 2021. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Gubernur Sugianto Sabran kemudian mengeluarkan Instruksi Nomor: 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rapat tersebut, beberapa Menteri turut serta menyampaikan arahan dan paparan. Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa upaya pengendalian COVID-19 harus benar-benar serius dilakukan, dengan berpedoman pada empat data utama. Mendagri pun meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus memantau data tersebut setiap hari sebagai dasar menentukan langkah kebijakan. “Yaitu angka-angka kasus positif konfirmasi, BOR (Bed Occupancy Rate), angka kematian, (dan) recovery rate. Itu empat data yang paling utama yang harus dimiliki oleh Bapak – Ibu sekalian Kepala Daerah untuk mengambil langkah kebijakan. Apakah memperkuat di hulunya, (dengan) pengetatan, atau memperkuat di hilirnya, penyiapan kapasitas kesehatan,” ungkap Mendagri.

Menjelang Idul Adha, Mendagri juga mengingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam menerapkan PPKM, agar tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19, sehingga PPKM tidak perlu diperpanjang. Namun, apabila harus diperpanjang, Mendagri berharap upaya PPKM itu harus efektif menurunkan angka kasus COVID-19. “Kita sangat berharap bahwa PPKM ini kalaupun nanti diperpanjang, itu betul-betul bisa efektif. Kita berpikir lebih baik kita tekan dan betul-betul efektif untuk melandaikan kasus di daerah masing-masing dalam jangka waktu yang pendek, dibanding kita tanggung-tanggung untuk melakukan, melandaikan. Kasusnya tidak landai, maka akan diperpanjang lagi,” tegas Mendagri.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa aspek yang harus diperhatikan agar dapat terealisasi secara maksimal, guna mendorong upaya penanganan pandemi. “Namun, yang masih persoalan adalah logistik daripada vaksin itu sendiri. Demikian, tentunya kita juga akan melakukan evaluasi terhadap testing dan tracing yang diamanatkan oleh Mendagri, dan realisasi di lapangan. Dan, sekali lagi pemberian perlinsos (perlindungan sosial) dan bansos (bantuan sosial) itu lebih cepat”, ucap Menko Bidang Perekonomian tersebut.

Lebih lanjut, Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembagian beras 10 kg sebetulnya sangat terbatas, karena nilainya hanya sekitar Rp 100 ribu. “Jadi tentu perlinsos dan bansos dari daerah itu perlu dipercepat, apalagi tadi realisasinya sangat rendah, di angka 17 dan 18 persen sehingga ini menjadi catatan juga agar ini bisa direalisasikan, terutama pada saat PPKM darurat ini,’ kata Menko Airlangga Hartarto.

Usai arahan dan paparan dari para menteri, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian laporan dari beberapa Kepala Daerah. Dalam kesempatan itu, Wagub Edy Pratowo turut melaporkan kondisi terkini di Provinsi Kalimantan Tengah. “Yang pertama dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Gubernur Kalimantan Tengah juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro,” kata Wagub Kalteng.

Disampaikan pula bahwa, ada penambahan dua wilayah kabupaten dengan kriteria level 4 (empat) dalam masa PPKM Mikro Ketat. “Jika di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 yang dirubah menjadi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021, ada tiga kabupaten/kota yang ditetapkan dalam penerapan PPKM Diperketat, maka melalui Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180, kami menetapkan tambahan untuk dua kabupaten lagi, sehingga untuk penerapan PPKM Diperketat di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lima kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memang dalam beberapa hari terakhir cenderung untuk terkonfirmasi positif meningkat,” jelas Wagub.

Dalam kesempatan itu, Wagub Edy Pratowo juga menyampaikan progres capaian vaksinasi bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan sekaligus meminta dukungan Pemerintah Pusat terhadap ketersediaan stok vaksin. “Capaian vaksinasi dosis 1 untuk seluruh kelompok target sasaran vaksinasi mencapai 419.887 orang atau 20,69% dari target 2.088.905 orang, sedangkan vaksinasi dosis 2 mencapai 206.740 orang atau 11,48%. Kami mohon dukungan distribusi vaksin, karena antusiasme masyarakat sangat baik dan mereka juga bahkan sampai rela antri sejak subuh sampai dengan sore hari,” beber Wagub.

Tidak hanya itu, Wagub Edy Pratowo juga melaporkan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemprov bersinergi dengan jajaran TNI dan POLRI dalam menekan dan menanggulangi lonjakan kasus COVID-19. Wagub pun mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, sehingga penanganan pandemi di Kalteng dapat berjalan lebih optimal lagi. “Kami melakukan tracing, testing, dan kemudian treatment setiap hari dilaksanakan. Dan antisipasi jika terjadi kedaruratan untuk ketersediaan tempat tidur, beberapa tempat juga telah kami skenariokan, diantaranya untuk persiapan di tempat gor, kemudian gor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian juga yang disiapkan oleh jajaran TNI dan POLRI dengan tenda-tenda darurat,” ujar Wagub.

“Kami juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi, terutama untuk melakukan penyekatan di beberapa wilayah, karena Kalimantan Tengah ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, sehingga di beberapa ruas tempat yang kami kira sangat strategis juga dilakukan penyekatan. Dan ini juga memberikan dampak yang efektif bagi perkembangan untuk pengendalian COVID-19 di Kalimantan Tengah. Kemudian kami juga berharap sekali dukungan-dukungan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri tadi untuk bisa disupport dari Pemerintah Pusat, dan pada prinsipnya kami sejalan tegak lurus melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,” pungkas Wagub Edy Pratowo.

(Tulisan: REN; Foto: EKA)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah