Pemprov Kalteng Selenggarakan Musrenbang Penyusunan RKPD 2022
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT), Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 8 April 2021. Musrenbang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, yang hadir mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Musrenbang ini digelar secara online (virtual) melalui konferensi video dan offline (tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan). Hadir secara online, diantaranya Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Eko Prasetyanto Purnomo Putro dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI Arifin Rudiyanto. Selain itu, ada pula Anggota DPR RI Dapil Kalteng Ary Egahni Bahat dan Willy M. Yoseph, serta Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyampaikan, “Perlu menjadi perhatian kita bersama, pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2022 merupakan tahun peralihan periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dengan RPJMD tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan tahun 2022 akan menjadi tahun awal dalam menentukan perencanaan pembangunan untuk 5 tahun ke depan”.
Lebih lanjut disebutkan juga bahwa Tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2022 ini adalah “Stabilitas Ekonomi dengan Penguatan SDM yang Berdaya Saing”, dengan prioritas pembangunan tetap pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut sejalan dengan tema yang diusung secara nasional dalam mencapai target 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Seperti yang telah diketahui bersama mengenai situasi satu tahun belakangan ini, Gubernur Sugianto Sabran memberkan bahwa akibat pengaruh Pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada tahun 2020 mengalami minus 1,40 persen. Namun demikian, diungkapkan Gubernur juga bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalteng masih lebih baik dibandingkan Nasional dengan nilai sebesar minus 2,07 persen, angka kemiskinan 5,26 persen lebih baik dari Nasional sebesar 10,19 persen, Gini Ratio 0,320 lebih baik dibandingkan Nasional sebesar 0,382, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 sebesar 71,05.
Gubernur Sugianto Sabran pun menegaskan bahwa dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga ke tingkat Desa, untuk dapat bangkit dari dampak pandemi Covid-19. “Menghadapi kondisi sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini, diperlukan kerja sama dan sinergisitas yang kuat dalam menjalankan kebijakan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, hingga Pemerintah Desa. Saya yakin, dengan sinergi dan kekompakan kita bersama, insyaallah, segala dampak pandemi Covid-19 akan dapat diatasi dan perekonomian juga dapat kembali pulih," ungkap Gubernur melalui Sekda Fahrizal Fitri.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyampaikan beberapa arahan mengenai Rencana Pembangunan Kalimantan Tengah, antara lain: (1) mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritas jenis proyek yang akan dibangun, sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar di masa mendatang; (2) melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama pandemi; (3) dengan asumsi pandemi telah dapat dikendalikan di tahun 2022, maka pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas; (4) pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi menjadi krusial, sehingga masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital; dan, (5) pelaksanaan belanja modal, barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan memiliki kandungan lokal paling optimal.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Arifin Rudiyanto menyampaikan bahwa Bappenas memproyeksikan Indonesia mampu keluar dari Middle Income Trap pada tahun 2030. Namun, terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun belakangan ini berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan juga berdampak luas terhadap kinerja pembangunan, baik di daerah maupun nasional, sehingga diperlukan penyesuaian dalam rancangan pembangunan, termasuk dalam ekonomi makro.
“Tahun 2022 ini adalah tahun yang krusial bagi Negara Indonesia dapat terbebas dari tekanan Covid-19. Sejalan dengan proses percepatan vaksinasi masyarakat, strategi pemulihan ekonomi harus segera kita jalani. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kita harus siap sedia dan jangan sampai lengah dan terpuruk di tahun ini," tegas Menteri PPN melalui Deputi Arifin Rudiyanto.
Menteri PPN menyebutkan bahwa tantangan Indonesia yang dihadapi adalah pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19 dan juga kembali ke jalur pertumbuhan yang telah dicita-citakan sebelumnya. “Tanpa adanya perubahan signifikan dalam struktur perekonomian, Indonesia akan sulit untuk bisa keluar dari Middle Income Trap sebelum tahun 2045," pungkasnya.
Lebih lanjut, acara Musrenbang Provinsi Kalteng tersebut dirangkai dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat. Beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya tampak hadir langsung di AJT mendampingi Sekda Kalteng. Acara ini juga diikuti secara virtual dari tempat masing-masing, diantaranya DPRD Provinsi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, serta beberapa Kepala Instansi Vertikal terkait.
(Tulisan/Foto: REN/DEW/BOY)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
