Gubernur dan Wagub Hadiri FGD Bersama DAD Kalteng
Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng). Diskusi ini menjadi momentum strategis mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
"Ini wadah strategis bagi kita untuk berdiskusi dan bersinergi," kata Wakil Gubernur Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Dikatakan Wagub, Visi kepemimpinan keduanya adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat dayak dengan manggatang utus dan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI, untuk mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, menyambur Indonesia Emas 2045.
Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas di Indonesia, yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) luar biasa, salah satunya dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Sektor sawit telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, baik langsung maupun tidak langsung.
"Kita juga menghadapi tantangan serius, bahwa Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun oleh masyarakat," ungkapnya.
Inilah yang kemudian melatarbelakangi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dan bertugas untuk menertibkan penggunaan kawasan hutan secara ilegal, sekaligus memastikan pemanfaatan ruang secara adil dan berkelanjutan.
"Saya ingin menekankan, bahwa keberadaan Satgas ini bukan semata-mata untuk menghukum, namun sebagai upaya menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan," tutur Wagub masih dalam sambutannya.
Harapannya tambahnya memunculkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat terutama masyarakat adat untuk dapat memperkuat komitmen kita dalam menjaga lingkungan, mendorong investasi yang bertanggung jawab, dan memastikan masyarakat sekitar kawasan hutan mendapat manfaat.
"Proses ini membutuhkan komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang kuat, dan komitmen bersama. Forum seperti ini menjadi sangat strategis, untuk mendapatkan titik temu antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan," tandasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menjadi fasilitator dan mitra yang adil bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, pelaku usaha, maupun masyarakat.
"Kami percaya bahwa dengan niat baik, keterbukaan, dan kerja sama, kita mampu membangun Kalimantan Tengah yang makmur, hijau, dan berdaulat," pungkasnya.
(Tulisan: IRA; Foto: EKA)
