Wagub Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Terhadap Raperda RPJMD Kalteng 2021-2026

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Selasa, 21 September 2021.

Agenda Rapat Paripurna Dewan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wiyatno yang didampingi Wakil Ketua Jimmy Carter ini adalah Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 sebelumnya, yang digelar pada hari Senin, 20 September 2021.

Pada kesempatan ini, Gubernur Kalteng dalam pidato jawaban yang dibacakan oleh Wagub menanggapi penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, antara lain terkait substansi pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. “Kami sampaikan bahwa penyusunan dokumen ini telah melalui tahapan yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial,” ungkapnya.

Disampaikan bahwa, penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah ini telah melalui sinkronisasi kebijakan pembangunan lainnya, dengan dilakukan penelaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

"Selain itu, dalam rangka penyelarasan target pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dalam dokumen perencanaan pembangunan, telah dilakukan konsultasi Rancangan Awal RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait beserta Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Gubernur Kalteng melalui Wagub Edy Pratowo.

Selanjutnya, diingatkan pula mengenai kewenangan penanganan pelayanan dasar, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD TA 2022 dan APBD Perubahan TA 2021.

“Berdasarkan regulasi di atas, maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur pelayanan dasar (jalan, jembatan, dll), agar memperhatikan kewenangan masing-masing (misalnya penanganan jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota),” pungkasnya.

Tampak hadir mendampingi Wagub Kalteng mengikuti Rapat Paripurna ini, yakni Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Nuryakin, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Saring, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Yuren S. Bahat.

(Tulisan: WIN; Foto: DMR)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah