Wagub Kalteng Hadiri Rakorsus Tingkat Menteri Bahas Evaluasi Pengendalian Karhutla 2020 dan Antisipasi 2021

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri dengan pembahasan mengenai Evaluasi Kegiatan Pengendalian Karhutla Tahun 2020 serta Antisipasi Karhutla Periode Puncak Kemarau tahun 2021 melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Selasa, 9 Februari 2021.

Rakorsus ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D dari Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta. Dalam rakorsus ini, dilakukan evaluasi penanganan karhutla dari berbagai kondisi di lapangan serta langkah-langkah persiapan ke depan menghadapi puncak karhutla tahun 2021 di 7 wilayah provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Disampaikan oleh Menko Polhukam, Presiden RI Joko Widodo terus-menerus menekankan pentingnya peningkatan upaya pencegahan karhutla, melalui konsolidasi menyeluruh antara seluruh pihak, mulai dari pusat sampai ke daerah. Upaya-upaya tersebut dengan melakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, reward and punishment, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan, mendorong partisipasi masyarakat, dan sinergisitas pusat dan daerah.

“Kita pahami bahwa arahan Presiden dalam penanganan karhutla diletakkan pada bobot kewaspadaan kita menghadapi musim kemarau, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan, maka kita harus mengarahkan langkah-langkah kita ke depan pada upaya-upaya tersebut, baik melalui pencegahan dengan kewaspadaan dalam monitoring cuaca, yang tidak harus menunggu sampai kemarau tiba, tapi sudah sejak awal kita persiapkan,” ujar Menko Polhukam.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden, perlu dilakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla, seperti antara lain mendorong untuk peningkatan pencetakan desa mandiri sesuai target yang ditetapkan; pembukaan lahan tanpa bakar untuk membuat diversifikasi jenis produksi lahan masyarakat berbasis desa seperti perikanan, peternakan, hutan sosial; serta penyempurnaan sistem deteksi dini, ritme iklim, modifikasi cuaca sepanjang tahun.

“Secara khusus saya ingin menekankan mungkin perlu dipertimbangkan untuk bisa dilakukan monitoring cuaca sepanjang tahun, khususnya dalam deteksi awan dan pengaturan ritme hujan dengan teknik modifikasi cuaca. Dengan teknologi, maka dapat diatur pola hujan berdasarkan kondisi awal yang ada, sehingga modifikasi cuaca sudah harus diikuti dan direkayasa sepanjang tahun sejak bulan Januari,” beber Menko Mahfud M.D.

Lebih lanjut, sebagaimana dilaporkanKepala BMKG kepada Presiden, pada Februari 2021 sekitar 67% wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan, sedangkan 33% wilayah masih mengalami musim kemarau. Untuk proyeksi tahun 2021, La Nina moderat dapat terjadi hingga periode Februari - April. “Saya mengajak kita semua, para Menteri, Pimpinan Lembaga, TNI, Polri, dan para Gubernur beserta seluruh jajaran masing-masing untuk tetap memiliki komitmen yang tinggi, untuk aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara nyata,” pungkas Menko Polhukam.

Pada kesempatan itu, Wagub Habib Ismail Bin Yahya juga menyampaikan laporan penanganan karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun. “Pak Menko, Kami di sini bersama Pak Kapolda, dan juga Pak Danrem ingin melaporkan, Alhamdullilah, pada tahun ini (2020) karhutla sangat turun dibandingkan 2019. Langsung saya laporkan, total luas terbakar tahun 2020 ini sebanyak 787,96 hektare. Menurun dari tahun 2019 yang berjumlah 13.099,21 hektare. Jadi menurunnya itu sebanyak 12.311 hektare atau sebesar 93,98%,” beber Wagub.

“Total kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 sebanyak 781 kali kejadian. Total kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 ini menurun sebanyak 1.852 kali kejadian, (dibandingkan dengan tahun 2019 berjumlah 2.633 kali kejadian) atau sebesar 70,34%," lanjut Wagub Habib Ismail Bin Yahya.

Selain itu, Wagub Kalteng Habib Ismail juga menyampaikan upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017-2019, antara lain: adanya sumur bor dengan total sebanyak 10.905 unit; dukungan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk pada 103 desa di 8 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah; adanya pembuatan sekat-sekat kanal tahun 2017-2019 dengan total sekat kanal adalah 2.875 unit; adanya Masyarakat Peduli Tabat (MPT) yang sudah dibentuk pada 60 desa di 8 kabupaten/kota; dan, pengendalian karhutla juga dilakukan Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Tingkat Desa.

Disampaikan pula bahwa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis dalam menghadapi potensi karhutla di tahun 2021 ini, antara lain penetapan status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang direncanakan mulai Bulan Maret, aktivasi pos komando Satgas Penanganan Darurat Bencana Karhutla, penyediaan anggaran, kesiapan personel sekitar 8.312 orang, kesiapan peralatan, dan permohonan dukungan water bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB.

Rakorsus tersebut dihadiri langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti dan juga secara virtual oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sementara itu, hadir mendampingi Wagub Kalteng di Aula Jayang Tingang, diantaranya Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Darliansjah, dan sejumlah Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.

(Tulisan/Foto: WIN/REN/BOY)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah