Wagub Kalteng Edy Pratowo Hadiri Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 Secara Virtual

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo menghadiri acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 27 Mei 2021. Turut mendampingi, yakni Plt. Inspektur Provinsi Kalteng Saring.

Rakornas yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh.

Rakornas ini juga menghadirkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai narasumber, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Peserta Rakornas yang mengusung tema "Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi" ini adalah seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh Pimpinan dan pendamping Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, yang mengikuti rapat secara virtual melalui konferensi video.

Dalam laporannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam laporannya mengutarakan bahwa tahun 2021 ini adalah momentum untuk pulih dari segala dampak pandemi COVID-19, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen penting dan harus diselenggarakan secara efektif.

Muhammad Yusuf Ateh juga mengatakan  bahwa pada tahun 2021, BPKP telah merancang sejumlah agenda pengawasan, sebagai upaya untuk fokus mengawasi sektor-sektor krusial, demi mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. BPKP juga telah merancang evaluasi dan penganggaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar betul-betul memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, saat memberikan sambutan, Presiden RI H. Joko Widodo menyampaikan Peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien. Presiden menyatakan bahwa mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawasan harus benar-benar dijalankan untuk menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. “Tahun 2021 ada tahun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional," tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden pun menegaskan bahwa tidak ada toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran, apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini. "Saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran, apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat ini kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," pungkas Presiden Joko Widodo.

(Tulisan: MAY/NA; Foto: JP)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah