Wagub Edy Pratowo Jadi Narasumber pada Rakor Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kalteng
Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo didaulat sebagai Narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergisitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang berlangsung di Ballroom Seruyan M. Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya, Kamis, 30 Oktober 2025.
Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi Brigjen Pol. Andi Muhammad Pastika Gading,
Dalam paparannya, Wagub menekankan, penanganan konflik sosial tidak bisa dilakukan saat sudah terjadi, tetapi harus dimulai dari tahap pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, pembinaan komunikasi masyarakat, serta penegakan aturan hukum secara adil dan transparan.
Ditegaskan kemudian oleh Wagub, penanganan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pun dinilai punya peran krusial.
“Dalam konteks ini, Forkopimda memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, lembaga peradilan, dan instansi vertikal lain yang bekerja secara sinergis untuk menjaga stabilitas sosial, ketertiban, dan keamanan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tutur Wagub
Sinergi unsur FORKOPIMDA diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari potensi gesekan antarwarga, sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, hingga konflik bernuansa politik atau sosial budaya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng juga secara berkelanjutan atau kontinyu melakukan penguatan forum dan organisasi masyarakat (ormas), sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial di daerah.
“Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemerintah daerah membina dan memfasilitasi berbagai forum strategis, antara lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme,” jelas Wagub.
Forum-forum itu memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar unsur pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh lokal dalam mendeteksi potensi kerawanan sosial, memperkuat kerukunan, dan memelihara stabilitas daerah.
Selanjutnya, Pemprov Kalteng juga memperkuat kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan adat, keagamaan, dan kepemudaan, sebagai mitra dalam menjaga harmoni sosial dan mengedukasi masyarakat pentingnya toleransi, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai.
Lebih lanjut, Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal juga dinilai penting. “Contohnya pada tahun 2022 digelar sidang adat di kantor Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur terkait sengketa lahan kebun sawit seluas 620,28 hektare. Hal ini terbukti efektif menurunkan ketegangan sosial karena masyarakat lebih menerima hasil kesepakatan yang dilahirkan dari mekanisme adat,” pungkas Wagub.
Hadir mendampingi Wagub, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah, Kepala Badan Kesbangpol Katma F. Dirun. Hadir pula sebagai salah satu narasumber, yakni Direktur Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Aang Witarsa Rofik.
(Tulisan: MAYA; Foto: FENDY)
