Tindak Lanjut Pasca Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional, Pemprov Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian

Tindak Lanjut Pasca Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional, Pemprov Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian

Share

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Acara rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 17 Maret 2022.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, dalam rangka untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pasca pelaksanaan pelantikan serta hal-hal yang dinilai penting dan strategis terkait organisasi dan kepegawaian di Kalimantan Tengah.

Saat memberikan sambutan, Penjabat Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, yang salah satunya adalah perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level, dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

"Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut telah kita laksanakaan, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan ada peningkatan kinerja birokrasi agar lebih gesit, dinamis, dan adaptif terhadap lingkungan strategis," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah.

Lebih lanjut, Penjabat Sekretaris Daerah berharap rapat koordinasi ini dapat mengidentifikasi dan menemukan solusi persoalan pasca pelaksanaan pelantikan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan yang timbul, terutama dalam hal administrasi kepegawaian. 

"Saya mengajak kita semua untuk dapat menyampaikan identifikasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah, agar selanjutnya dibahas dan ditemukan solusi terbaik dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi", ujarnya.

Hadir pula pada rapat koordinasi tersebut, diantaranya Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah, Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lisda Arriyana.

(Tulisan: NY; Foto: BZ)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah


Share