Sinergisitas dan Fokus Upaya Pemprov Menanggulangi Kemiskinan di Kalteng

Sinergisitas dan Fokus Upaya Pemprov Menanggulangi Kemiskinan di Kalteng

Share

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan, tentunya dengan membangun kolaborasi sinergisitas yang baik dengan berbagai pihak dan stakeholders terkait.

"Mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait," kata Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Selasa, 28 November 2023.

Makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat, serta didukung potensi sumber daya alam yang melimpah diharapkan bisa mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

"Melalui upaya-upaya menyinergikan semua program-program dari pusat dan daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan," harapnya.

Dampak Covid-19 turut membuat tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah meningkat, hingga mencapai angka 5,28 persen pada tahun 2022 atau sebanyak 145.100 jiwa. Dari data tahun 2020 yang terjadinya Covid-19, tingkat kemiskinan provinsi saat ini masih di atas tahun 2020 yang sebesar 4,82 persen.

Namun berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah turun ke angka 5,11 persen atau sebanyak 142.170 jiwa dan berada di bawah capaian nasional yang sebesar 9,36 persen.

Sedangkan untuk tingkat kemiskinan ekstrem, berdasar data tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan menjadi 0,35 persen, dibanding tahun 2022 yang sebesar 1,15 persen. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional tahun 2023 yang sebesar 1,12 persen.

"Walau mengalami penurunan, namun hal ini jangan mengendorkan upaya kita dalam penanganan kemiskinan," harap Wagub Edy Pratowo.

Arahan terbaru Wakil Presiden RI terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu, pemerintah daerah agar memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.

Salah satunya dengan menggunakan data BNBA P3KE (By Name By Address - Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya.

Di samping itu, juga dengan mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial.

(Tulisan: IRA; Foto: JP)

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah


Share