Wagub Kalteng Hadiri Secara Virtual Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Nasional
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo hadir secara virtual dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2025 dari Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Selasa, 29 April 2025.
Tampak hadir mendampingi Wagub Kalteng Edy Pratowo pada Apel Kesiapsiagaan ini, antara lain sejumlah unsur Forkopimda atau yang mewakili dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait.
Sementara itu, Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional hari ini dipusatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau serta dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Dalam arahannya, Menkopolkam menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto di mana Presiden mengingatkan agar tidak ada lagi Karhutla di Indonesia yang dapat menjadi isu internasional.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada kita semua untuk terus mempertahankan capaian-capaian selama ini yang positif yang telah dicapai. Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang luas yang dapat menjadi isu internasional," ungkap Menkopolkam.
Budi menambahkan, Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu Karhutla karena dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga bisa berdampak pada aspek geopolitik kawasan lintas negara.
Untuk mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan secara nasional, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Restorasi Penanganan Karhutla per 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, dan Kapolri.
"Melalui operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, semua kekuatan baik kekuatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, Kementerian, Lembaga, dan Swasta bahu-membahu bersatu dan bergerak dalam satu komando untuk satu tujuan menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal bahkan target zero kebakaran hutan dan lahan," ujar Menkopolkam.
Menkopolkam pun meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang wilayahnya rawan Karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.
"Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran," tegas Menkopolkam yang juga memberi apresiasi kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang telah ikut membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.
Pada Apel Kesiapsiagaan ini, Menkopolkam juga menyampaikan peringatan dini BMKG di mana berdasarkan data BMKG yang terintegrasi dengan data satelit Kementerian Kehutanan dan BNPB, musim kemarau tahun ini diprediksi akan dimulai secara bertahap perwilayahan dimulai pada Bulan April hingga Bulan September. Selain itu, berdasarkan data lapangan, terdapat 97 kejadian Karhutla hingga 17 April 2025.
Untuk itu, menurut Menkopolkam, Presiden tetap meminta Indonesia menjaga komitmen terhadap kesepakatan ASEAN terkait pencegahan asap lintas batas negara. Budi mengajak semua pihak menjaga hutan demi bangsa dan nama baik Indonesia di mata dunia.
(Tulisan: RANI; Foto: BENITO)
