GUBERNUR KALTENG IKUTI VICON ARAHAN PRESIDEN HADAPI COVID-19, PHYSICAL DISTANCING LEBIH PAS, BUKAN LOCKDOWN

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengikuti Video Conference (Vicon) Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh Menteri dan para Gubernur se-Indonesia dalam menghadapi Pandemik COVID-19 (Virus Corona), bertempat di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (24/03/2020).

Melalui Video Conference atau Konferensi Video dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menerangkan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi dan sangat sulit untuk dicegah, baik masuk ke sebuah negara atau provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan laporan Menteri Luar Negeri, sampai saat ini COVID-19 telah menyebar di 189 negara, dan 3 negara terbaru dalam 2 hari ini yang terkena, yaitu Suriah, Grenada, dan Mozambik. Oleh sebab itu, penanganan COVID-19, kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama.

Presiden Joko Widodo kemudian menjelaskan bahwa Physical Distancing (Pembatasan Fisik) merupakan langkah yang paling tepat diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, bukan Lockdown. Presiden menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan yang berbeda-beda, sehingga setelah dipelajari, Pemerintah tidak memilih langkah Lockdown tersebut.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, “Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian luar Negeri lewat Dubes-Dubes yang ada, terus kita pantau setiap hari."

"Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah Physical Distancing, menjaga jarak aman. Itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini," imbuh Presiden.

Namun begitu, Presiden menekankan bahwa kebijakan Pembatasan Fisik itu tentu saja membutuhkan dukungan, ketegasan, dan kedisiplinan yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia. "Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting, partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat,” tegas Presiden, seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menegaskan 3 (tiga) hal yang harus menjadi fokus semua instansi Pusat dan Daerah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Pertama, keselamatan dan kesehatan adalah yang utama. Kedua, social safety net, bantuan sosialnya harus disiapkan. Ketiga, dampak ekonomi dihitung betul, sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan benar-benar ada.

Presiden mengingatkan bukan hanya penanganan kesehatan yang dilakukan, tapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat. Ketersediaan bahan pokok dan terjaganya daya beli masyarakat harus benar-benar diperhatikan, khususnya bagi para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas, baik di APBN maupun APBD. Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran harus dilakukan untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik terkait dengan isu-isu kesehatan, bantuan sosial maupun ekonomi. Sebagai landasan hukum, pada tanggal 20 Maret lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selesai kegiatan Vicon dengan Presiden RI, Gubernur Sugianto Sabran kemudian melakukan Rapat Terbatas dengan Bupati dan Wali Kota, juga melalui Konferensi Video, untuk membahas lebih lanjut penanganan COVID-19 di Kalimantan Tengah.

(Liputan/Foto: AS, FEN, JO; Tulisan: SSS; Editor: NY, DS)